BANDA ACEH – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendra Budian, setuju pasal 47 dan pasal 50 dalam Qanun Jinayah dikembalikan kewenangannya ke Undang-Undang perlindungan anak.
Pasalnya, Ini sangat penting dilakukan untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Aceh. Khususnya, menyangkut kekerasan terhadap anak,” kata Hendra Budian di sela acara Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Ayani Banda Aceh, Senin (18/03/2022).
Menurutnya, angka kekerasan terhadap anak meningkat sangat signifikan di Aceh dan angkanya sangat besar ini juga menjadi variable selanjutnya untuk melakukan revisi atau penguatan terhadap qanun jinayah ini.
“Sekarang prosesnya sedang berjalan sudah terbentuk inisiator dan ini akan menjadi qanun inisiatif dari anggota DPRA yang berjumlah 13 orang yang nantinya akan disetujui di badan legeslasi DPRA, demi kepastian hukum bagi masyarakat Aceh,” tegas Hendra.
Ia menyebutkan, dua pasal dalam Qanun Jinayah berkontradiksi dengan undang-undang perlindungan anak. Dua pasal dalam qanun jinayah tersebut mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dan hukuman bagi orang yang melakukan pemerkosaan, dan kedua pasal itu dinilai masih lemah.
“Jadi ternyata undang-undang perlindungan anak lebih memberikan jaminan hukum bagi korban dari pada qanun jinayah, maka dua pasal ini kita drop agar bisa digunakan pasal-pasal perlindungan anak karena lebih adil, maka qanun jinayah akan kita ganti dengan pasal perlindungan anak,” ujarnya.
Sementara itu, Hendra mengatakan bahwa, selama ini tidak ada keberpihakan pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan ini.
Lebih lanjut, kata dia, ketersediaan anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh juga sangat kecil, hanya sebesar Rp18,9 miliar di tahun 2021.
“Tapi, banyak sekali korban kekerasan anak di Aceh tidak bisa di lindungi oleh DP3A, karena memang tidak ada ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, penting untuk mendorong keberpihakan pemerintah Aceh lewat ketersediaan anggaran,” pungkasnya. (Adv)
