– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara soal polemik Apdesi deklarasi 3 periode Jokowi yang menjadi sorotan serta kejelasan dari dua Apdesi.
Tito menerangkan bahwa Apdesi di bawah Kemendagri terdiri dari para kepala desa yang masih menjabat atau aktif, sementara Apdesi di bawah Kemenkumham merupakan perkumpulan kepala desa dan mantan kepala desa.
“Apdesi ini ada dua. Pertama itu terdaftar di Kemenkumham, itu namanya perkumpulan. Anggota dan pejabat mereka itu kepala desa yang sudah mantan. Nah, sementara kepala desa yang real (masih aktif menjabat) tidak mau dipimpin oleh mantan, maka sebenarnya apdesi kedua ini sebelumnya sudah terdaftar di Kemendagri. Ada yang pertama, kedua, ini yang ketiga sekarang Pak Surta ini,” terangnya.
Tito mengaku telah menghadiri kegiatan musyawarah Apdesi terbaru tersebut pada 6 bulan yang lalu. Ia menyebut pelantikan Apdesi yang dipimpin Surta Wijaya juga melakukan pelantikan di DPR dan dia hadir melantik sebagai pembina.
Usai dilantik, Apdesi pimpinan Surta Wijaya menunjuk penasihat dan pembina lain yakni Luhut Pandjaitan. Tito menyebut, alasan di balik pemilihan Luhut karena Menko Marves tersebut dianggap mumpuni.
“Kurang lebih 3 atau 4 bulan lalu mereka meminta Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Pembina. Mungkin karena kemampuan dan lainnya. Saya sendiri sebagai pembina bersama Mendes,” jelasnya.
Tito menegaskan bahwa dalam acara yang digelar pada akhir Maret lalu, dia hadir tanpa mengetahui adanya agenda deklarasi Jokowi 3 periode oleh Apdesi tersebut.
Dia mengaku, sepanjang acara tersebut para kepala desa menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Mendagri, Mendes dan juga Presiden Jokowi.
“Nah setelah mereka pelantikan itu mereka membuat surat resmi kepada presiden, kepada saya, mendes, ada sejumlah aspirasi yg ingin mereka sampaikan. Isinya bukan deklarasi. Aspirasi,” tuturnya.
Aspirasi tersebut terkait anggaran operasional kepala daerah sebesar 5 persen, pemberian gaji yang awalnya per tiga bulan menjadi setiap bulan, dan peningkatan dana desa untuk mendorong pembangunan desa masing-masing.
“Nah setelah mereka pelantikan itu mereka membuat surat resmi kepada presiden, kepada saya, mendes, ada sejumlah aspirasi yang ingin mereka sampaikan. Isinya bukan deklarasi. Aspirasi,” tuturnya.
Kehadiran Jokowi dalam acara apdesi lalu, ungkap Tirto, merupakan permintaan dari para pejabat dan anggota Apdesi guna mengapresiasi dan meminta kelanjutan penerapan dari UU Desa nomor 6/2014 yang ditetapkan pada 15 Januari 2014 lalu.
“Mereka mengapresiasi Pak Jokowi sebagai presiden membentuk Mendes menjadi keseriusan beliau membangun desa. Tapi mereka dengan segala hormat melihat tidak ada follow up setelah itu. Sehingga mereka minta agar beraudiensi dengan Presiden dan audiensinya rame-rame,” tambahnya.
Tito melanjutkan, pada akhir kegiatan tersebut, Pak Jokowi kemudian pamit dan ramai anggota Apdesi ikut keluar. Ada yang meneriakkan Jokowi 3 periode.
“Di luar nih, begitu di luar kepala desa juga ramai di luar Istora Senayan itu. Ada yang teriak-teriak, ‘Pak 3 periode ya Pak.’ Pak jokowi hanya senyum saja masuk mobil. Tapi yang di media muncul kok yang 3 periodenya, saya juga bingung,” tandasnya.
