-Banyak hal yang bisa dimaknai ketika Presiden Jokowi menegur menteri di saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, teguran Jokowi saat rapat kabinet dan diumbar ke publik itu bisa saja dimungkinkan bahwa Jokowi tidak lagi memiliki kontrol penuh terhadap para pembantunya itu, sehingga mengumbarnya ke ruang publik agar mendapat dukungan masyarakat.
“Apakah ini menunjukkan Bapak Presiden sudah tidak bisa mengontrol para menterinya lagi? Sehingga perlu menunjukkan kemarahan di depan publik, agar mendapatkan dukungan publik untuk menegur menterinya?” kata Herzaky kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/4).
Atau, sambung koordinator jurubicara Demokrat ini, ada sesuatu yang membuat presiden tersandera karena tidak bisa mengganti para menteri yang tidak berkinerja baik.
“Presiden menegur para pembantunya itu hal biasa sebenarnya. Presiden RI ke-6, Bapak SBY sering melakukannya juga. Tetapi, perbedaannya adalah Bapak SBY melakukannya di rapat internal dan hanya untuk konsumsi internal. Tidak mengekspos kemarahannya ke publik dan menyalahkan para pembantunya di publik,” demikian Herzaky.
“Mungkin Presiden Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY, karena tidak etis sebenarnya mengekspos kemarahan terhadap para pembantunya di depan publik,” sambungnya menekankan.
Namun, ia menambahkan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Namun keluh kesah, teguran, kegeraman presiden kepada menterinya yang diumbar ke publik tanpa ada tindakan atau sanksi nyata ke menteri terkait, seperti reshuffle misalnya, bisa membuat publik menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi hanya untuk cari simpati publik, seakan-akan sudah bekerja, padahal lip service belaka.
