– Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan posisi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Kali ini dia dipercaya sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat (PD) Kamhar Lakumani mengatakan, ditujuknya Luhut Binsar tersebut, seakan-akan menunjukan tidak ada tokoh yang mampu memegang tanggung jawab dari Presiden Jokowi.
“Seolah-olah kita memiliki keterbatasan atau krisis SDM andal untuk jabatan-jabatan tersebut, padahal banyak dan pasti lebih baik. Publik menjadi semakin mempertanyakan kemampuan manajerial presiden,” ujar Kamhar saat dikonfirmasi, Sabtu (9/4).
Kamhar juga mempertanyakan kenapa Presiden Jokowi masih memberikan jabatan kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Padahal seharusnya Luhut mendapatkan sanksi, karena dia salah satu menteri yang mendorong perpanjangan jabatan Presiden RI.
“Namun belum reda isu ini, bukannya mendapatkan punishment, LBP malah mendapat promosi. Publik tentu menjadi semakin bertanya-tanya, termasuk mempertanyakan relasi antara Pak Jokowi dan Pak LBP sebenarnya seperti apa?,” tegasnya.
Kamhar masih ingat betul, Presiden Jokowi yang kesal dan meminta para menterinya untuk berhenti berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan kepala negara. Namun menurut Kamhar, diangkatnya Luhut ini mendakan kekesalan Jokowi terhadap para pembantunya termasuk kepada Luhut hanyalah sebuah sandiwara saja.
“Penunjukan LBP menjadikan peristiwa marah-marah di sidang kabinet hanya menjadi sandiwara di siang bolong yang tak lucu. Mungkin Presiden enggak mikir jika itu mendegradasi kewibaannya,” pungkasnya.
Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ditujuk oleh Presiden Jokowi untuk menjabat Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Penunjukan ini tertuang dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sumber Daya Air Nasional.
Dalam menjalankan tugasnya Luhut akan dibantu oleh Wakil Ketua Dewan SDA Nasional. Jabatan itu diduduki Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia juga akan dibantu oleh Ketua Harian Dewan SDA Nasional. Jabatan itu diduduki Menteri Pembangunan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Berdasarkan catatan dari Redaksi JawaPos.com, dari awal Jokowi menjadi Presiden RI pada 2014 sampai dengan saat ini, Luhut Binsar Pandjaitan selalu dipercaya untuk memegang posisi penting. Setidaknya ada 14 jabatan yang pernah dipegang Luhut Binsar Pandjaitan sampai dengan saat ini.
Dengan banyak jabatan yang dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan tersebut, tidak heran warganet atau netizen yang menyebut politikus Partai Golkar tersebut sebagai menteri segala urusan.
Berikut ini daftar posisi yang dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan.
- Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
- Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)
- Koordinator PPKM Darurat wilayah Jawa Bali
- Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional
- Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN)
- Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
- Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
- Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam)
- 10 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)
- Pengganti Posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Pengganti Menteri Perhubungan (Menhub)
- Pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan (*)
