– Gelagat memungkiri pernyataannya sendiri tak bisa dipungkiri jika akan terjadi pada Presiden Joko Widodo, meskipun sudah 4 kali menegaskan sikap menolak jabatan presiden 3 periode.
Begitu analisis Peneliti CSIS, Nicky Fahrizal, dalam diskusi virtual bertajuk “Setop Suarakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Lalu”, pada Jumat kemarin (8/4).
Nicky mengatakan, mungkin saja bagi kelompok pengusung Jokowi 3 periode melakukan amandemen konstitusi atau UUD 1945. Namun menurutnya, situasi hari ini sangat tidak tepat.
“Tidak ada kegentingan yang mendesak untuk kita mengubah konsitusi,” ujar Nicky dalam keterangannya kepada redaksi pada Sabtu (9/4).
Apabila amandemen sampai terjadi, kata Nicky, maka sistem ketatanegaraan dan konstitusionalisme Indonesia
akan menjadi rusak.
“Kalau mau konstitusikan semua argumen dan datanya harus diuji dulu, ini kan hanya ingin memuaskan syahwat politik para elite saja,” tuturnya.
Nicky berharap, ada keutamaan dan ketegasan dari Presiden Jokowi untuk mengatakan bahwa dirinya cukup menjabat dua periode saja, agar terjadi kondisi politik yang kondusif dan pemerintah dapat fokus menyelesaikan masalah-masalah lain seperti kesulitan ekonomi yang tengah terjadi di masyarakat.
“Wakil Presiden Maruf Amin bisa kok dengan tegas menyatakan hanya sampai 2024, ini kok presidennya tidak bisa tegas,” cetus Nicky.
