BANDA ACEH – Pengurus Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia (PW PMI) Aceh, melakukan Audiensi ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Dalam kunjungannya, Pemuda Muslimin Indonesia diterima langsung oleh Plt. Ketua DPRA Aceh, Safaruddin, di ruang kerjanya, Selasa (12/4/2022).
Safaruddin dalam sambutan menyampaikan terimakasih atas kunjunganya rekan- rekan PW pemuda Muslim Aceh dan mengatakan bahwa persoalan Aceh cukup banyak, Aceh tidak sedang dalam baik-baik saja.
Persoalan Kesehatan seperti stunting, tingkat harapan hidup, persoalan JKA, Pendidikan dan lainnya sebagainya.
“Kami menyampaikan terimakasih atas kunjungannya PW Pemuda Muslim Aceh, karna Aceh butuh fikiran-fikiran segar dari anak muda.
Saya sendiri boleh dibilang patron anak muda di Aceh, maka saya wajib diri saya untuk berkerja secara maksimal. Sehingga, para pemuda tidak diremehkan,” Ungkap Safarudin.
Yulizar Kasma Ketua PW PMI Aceh mengatakan bahwa Pemuda Muslim Aceh mendukung kelanjutan JKA sementara, tentu pemerintah Aceh dan DPRA dapat mengawal pengalihan data warga dari PBI APBA/JKA ke PBI APBN/KIS.
“Program Jaminan Kesehatan Aceh merupakan program yang sangat dibutuh masyarakat, karna pembiyaan kesehatan mereka dijamin oleh Negara,” ucap Yulizar.
Selanjutnya, kata Yulizar, JKA ini awalnya mengusung model pembiyaan yang berbeda yaitu jaminan universal Health Coerage.
Kemudian, persoalanya adalah pembiayaan ini sangat besar jika dibandingkan Pembiayan JKA 2010 Rp. 241.9 M, 2011 Rp. 400 M, Rp. 419 M pada 2012, 2013 Rp. 419 M dengan kepersertaan 1.8 juta jiwa. Kurun waktu 19 bulan saat bermitra dengan askes mulai 1 juni 2010 s/d 31 desember 2011 telah melayani 2.812.862 kasus. Sejak tahun 2014 itu anggaran APBA untuk JKA Rp. 337.577.619.400 biaya pelayanan Yang dibayar BPJS mencapai Rp. 734. 871. 532.757 dengan subsidi Rp. 397.293.913.367 lebih 100 % defisitnya. 2015 anggaran premi JKA Rp. 436.102.285.800 subsidi BPJS mencapai Rp. 305.421.994.797 hampir 90 % defisitnya. Mulai tahun 2017 – 2021 premi dari JKA naik mencapai 1 T lebih namun tetap defisit, hanya 2020 yang kelebihan sekitar Rp. 27.421.979.006.
“Dulu 400san Milyar kita lebih uang dan fasilitas pelayanan cukup banyak bisa didapat oleh Masyarakat, tapi pasca dengan BPJS 1 triliun masih defisit” ungkap Yulizar.
Tingginya pembiyaan ini juga karna angka kesakitan manusia Aceh cukup tinggi, menunjukan program pencegahan Kesehatan berbasis promosi di Aceh tidak maksimal. Termasuk cakupan imunisasi anak Anak diseluruh Aceh terendah se Indonesia dibawah 50 %.
“Semua orang berbicara stunting. Padahal, persoalan imunisasi dasar anak, Aceh terendah, ini harus disuarakan secara Bersama dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan untuk mengejar percepatan.” terangnya.
Ketua PW Aceh melalui Sekretris wilayah Irwan saputra mengatakan, bahwa Pemuda Muslim Aceh hadir untuk menjadi mitra pemerintah dan berbagai sector, sebagai sayap Syarikat islam kita bergerak untuk ikut memberikan fikiran dan melakukan Bersama terkait hal mendasar seperti Pendidikan dan Kesehatan di Aceh,” kata Irwan.
Disamping itu, pembiyaan JKA ini tidak lepas dari dana Otsus yang membantu APBA serta politik Nasional, apapun kebijakan di Pusat akan berimbas ke Aceh. Tahun depan mulai turun menjadi 1 %. Dibandingkan lobi Papua, Aceh kalah jauh. Papua berhasil mendapatkan suntikan otsus 2.25 % DAU APBN sampai 2041. Kemudian, perlu dibangun komunikasi khusus agar Otsus Aceh yang berusia sekitar 5 tahun lagi harus bisa berlanjut.
Untuk itu, Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Aceh menyampaikan sikap terkait persoalan di Aceh dan Nasional sebagai berikuit
1. Persoalan Kesehatan Aceh
- Mendukung evaluasi pembiyaan JKA untuk ditinjau Kembali karna terlalu besar, disisi lain menurut data, BPJS selalu defisit dari iuran PBI APBA/JKA
- Segera merumuskan JKA dengan skema pembiyaan yang efektif untuk untuk menunjang masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas, skema yang kami usulkan bukan berbasis jasa medis tapi tunjangan kepada nakes yang dibayar lansung oleh Pemerintah Aceh
- Pembiayan Kesehatan berdasarkan UU Kesehatan minimal 10 % dari APBA, tapi Aceh hampir 20 % dari APBA ,namun kualitas derajat Kesehatan masyarakat Aceh belum optimal dibuktikan dengan tingkat kesakitan masih tinggi dan imunisasi anak masih dibawah 50 %.
- Kami meminta DPRA juga menyuarakan masalah Imunisasi anak, karna Aceh terendah di Indonesia dibawah 50 %. Padahal, imunisasi adalah hak anak yang harus didapatkan, jika tidak, maka potensi Aceh lost generasi 20 -30 tahun kedepan.
2. Pesoalan Hukum, social dan Politik
