Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan didesak meminta maaf kepada rakyat. Hal ini dikatakan oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) sayap PDIP.
Melansir Wartaekonomi.co.id — jaringan Suara.com, Ketua DPN Repdem Ahmad Sazali mengatakan, “dosa” Luhut kepada masyakarat Indonesia sudah terlalu banyak. Karena itu, organisasi pro demokrasi ini mendesak Luhut meminta maaf.
“Dosanya sudah banyak, LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) harus minta maaf kepada masyarakat,” kata Ketua DPN Repdem, Ahmad Sazali dalam keterangannya, Senin (18/4/2022).
Anak buah Megawati Soekarnoputri ini lantas membongkar “dosa” Luhut. Mulai dari klaim Luhut soal big data 110 juta orang ingin Pemilu 2024 ditunda, hingga wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode.
Tak cuma itu, Ahmad juga menyebut “dosa” Luhut lainnya adalah kerap menyusahkan rakyat. Menurutnya, sejumlah kebijakan Luhut kerap tidak berpihak kepada masyarakat yang susah.
“Bukan hanya soal membuat hoaks big data dan melawan konstitusi untuk masa jabatan presiden. Dan kebijakan LBP yang tidak pernah berpihak kepada rakyat sering membuat rakyat susah dan kesulitan,” kata Ahmad.
Sebelumnya, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan pihaknya tidak bisa membuka soal klaim big data seputar wacana penundaan Pemilu 2024. Alasannya, Jodi menyebut big data merupaka data internal mereka.
“Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal,” ujar Jodi kepada wartawan beberapa hari lalu.
Jodi juga enggan menjawab saat ditanya soal metode ilmiah pengumpulan big data. Ia justru hanya menyebut Luhut sebagai bagian dari pemerintah, selalu menyerap semua aspirasi publik.
Bahkan, Jodi juga mengatakan Luhut sama sekali tidak ambil pusing jika kemudian banyak yang mengkritik datanya itu.
“Saya enggak punya otoritas untuk itu. (Beliau) santai aja, kan cuma menyampaikan wacana yang bermunculan, dan ini juga soal big data,” pungkasnya.
Dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut ada 110 juta orang yang mendukung Pemilu 2024 ditunda.
Klaim serupa juga pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu 2024 dan 40 persen menolak.
