Dan Presiden sudah meminta agar kasus ini diusut tuntas dalam waktu yang cepat. Dengan demikian, kemungkinan ada tersangka baru tentu menjadi sangat terbuka, sebagaimana terakhir telah dikemukakan pihak Kejagung.
Keempat, manakala rapat dengar pendapat (RDP) Kemendag dengan DPR, Lutfi sama sekali tidak menerangkan kemungkinan ada skema dugaan korupsi seperti diungkapkan oleh Kejaksaan Agung.
Kenapa? Boleh jadi dia tidak tahu apa-apa tentang ini, yang berarti dia tidak mengetahui dengan baik seluk beluk di kementeriannya sendiri. Boleh jadi dia juga sudah memahaminya, tapi tak bersedia mengungkapkannya ke DPR. Dalam hal ini dia dapat dinilai tidak transparan, atau kemungkinan melecehkan DPR.
Bagaimana pun kebijakan soal minyak goreng ini telah membuat gaduh bukan hanya industri minyak goreng, tetapi juga memberikan efek besar kepada peta politik nasional, sekaligus menimbulkan kepanikan sosial yang amat besar. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), kelangkaan minyak goreng, kebolehan perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk eksport bahan mentah minyak goreng dan lain-lain, membuat negara seakan sedang dalam keadaan genting.
Emak-emak menjadi panik, takut sulit menemukan minyak goreng dengan harga memadai. Di zaman modern dan digital seperti kiwari, baru kali inilah setiap orang belanja keperluan dapur hanya dibatasi boleh beli satu saja, seperti zaman krisis sosial ekonomi.
Situasi ini menciptakan penilaian negara tengah takluk kepada mafia minyak goreng. Kasarnya, negara tak berdaya mengatur dan mengendalikan persoalan minyak goreng.
Tak heranlah, lantaran soal ini pula kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi menurun.
Oleh karena itu, menghadapi dampak kisruh minyak goreng dan perkembangan terakhir pengusutan di Kejagung, Mendag Lutfi tidak dapat hanya mengatakan “menyerahkan sepenuhnya persoalannya ke penegak hukum (Kejagung).”
Itu sih pernyataan normatif, yang diucapkan atau tidak diucapkan, pastilah harus demikian. Semua harus tunduk dan patuh kepada hukum. Lantaran kasusnya sudah diperiksa Kejagung, mau tidak mau persoalan sudah diserahkan kepada lembaga penegak hukum tersebut. Pernytaaan Mendag seperti itu tak memberikan makna signifikan.
Kejahatan Kerah Putih
Mendag M. Lutfi harus membeberkan semuanya secara terbuka. Mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Biar presiden faham. Biar DPR faham. Biar publik faham. Biar bangsa kita faham. Biar dapat diusut sampai ke akar dan sumber masalahnya.
Kalau untuk mengungkap adanya gerombolan orang yang menimbun minyak goreng untuk keuntungan ekonomis, walaupun ada beberapa kendala, bukanlah persoalan yang sulit-sulit amat buat mengungkapnya. Kalau untuk mengungkap, siapa orang yang mengambil untung lantaran ada kebijakan disparitas (perbedaan) harga, juga bukan perkara terlalu rumit.
Itu semua masih kejahatan biasa, bahkan karena pola berulang-ulang sudah standar, dapat disamakan dengan kejahatan jalanan. Insyaallah, kejahatan semacam ini dapat cepat ditangani. Diusut. Pelakunya dihukum.
Adapun kejahatan yang sulit diberantas adalah kejahatan yang dilaksanakan dengan rapi , memakai otak dengan piawai. Diatur dengan strategi cangih, bahkan sering pula masih dibalut seakan-akan bagian dari kepentingan publik. Kejahatan yang menghasilkan cuan arawa keungtungan teramat gede, tapi nyaris tidak terditeksi, penelusurannya rumit dan sering menyangkut orang dengan posisi-posisi penting. Inilah kejahata kerah putih, atau yang dalam telaah kriminologi sering disebut white colar crime, yang sesungguhnya.
Kejahatan kerah putih luar biasa cerdik. Kejahatan kerah putih yang harus diusut tuntas dan dibongkar. Dalam ranah white colar crime atau kerah putih inilah sesuhngguhnya mafia minyak goreng itu bersemayam.
Kita tunggu saja, apakah negara mampu membongkarnya, atau lagi-lagi membuktikan mafioso kerah putih tetap mampu bercokol mengangkangi negara. Merampok uang rakyat. Dan mereka tetap selamat. Perkembangan yang menarik untuk ditunggu.
(Penulis adalah wartawan senior dan pakar hukum pers)
