BANDA ACEH – Keputusan Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) diprediksi tidak akan bertahan lama.
Hal itu disampaikan pendiri Lokataru, Haris Azhar dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) bertajuk “Meneguhkan Trisakti Bungkarno VS Oligarki Kapitalis” di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (23/4).
“Soal minyak goreng, pernyataan kemarin apa? Akan dihentikan ekspor migor (minyak goreng) luar negeri. Artinya, untuk membanjiri migor di pasar lokal supaya harga turun. Dugaan saya, dua hari lagi atau mungkin berapa hari lagi, nyetop ekspor nggak bakal terjadi, tetap ekspor,” kata Haris.
Bukan tanpa alasan, mantan koordinator KontraS itu menyebut bahwa kebijakan larangan ekspor CPO dalam beberapa hari ke depan akan mendapatkan reaksi dari pengusaha dan perusahaan sawit itu sendiri, jika negara masih belum mampu menunjukkan ketegasan akan keberadaannya.
Apalagi, jika regulasi teknis dalam alur ekspor CPO tersebut belum diselesaikankan oleh Jokowi. Di tambah lagi, beban keuangan negara untuk menutupi penghentian ekspor itu belum dapat dipastikan.
“Karena perusahaan-perusahaan itu bilang, yang mau bayarin gue siapa? Mau nodong lagi ke pemerintah?” tuturnya.
“Jadi, Jokowi bikin statement, nanti ada pengkhianatan di level teknis regulasinya, yang mana akhirnya ekspor tetap dilakukan. Harga migor tetap mahal. Ini dugaan saya, mudah-mudahan salah. Mari kita diskusi,” pungkasnya.
