BANDA ACEH – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa belum lama ini menggelar rapat terkait dengan usulan anggaran dan desain operasi Satuan Tugas (Satgas) Gerak Cepat atau Maritime Task Force (MTF) TNI Konga Unifil yang akan ditugaskan dalam operasi pemeliharaan perdamain dunia bersama pasukan PBB.
Rapat yang juga dihadiri Inspektorat Jenderal TNI dan para Asisten Panglima TNI itu mendengarkan pemaparan dari Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Marsma TNI Benedictus Benny.
Dan PMPP TNI Marsma TNI Benny dalam kesempatan itu memaparkan usulan anggaran untuk satuan tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) TNI Konga Unifil Tahun Anggaran 2022 di hadapan Panglima TNI.
Usai mendengarkan pemaparan tersebut, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa langsung memberikan arahan kepada Komandan PMPP TNI Marsma Benedictus Benny untuk memperbaiki usulan anggaran operasi, khususnya terkait dengan pelibatan alutsista pesawat helikopter dan kapal perang atau KRI TNI Angkatan Laut yang akan diikut sertakan dalam operasi Pasukan Perdamaian bersama PBB.
Menurut Panglima TNI, Komandan PMPP TNI harus merevisi secara detail susunan usulan anggaran kebutuhan dana operasi kapal hingga heli, seperti biaya operasional perawatan belum terperinci secara menyeluruh, demi kelancaran operasi.
“Kalau anggaran kapal yang kita bahas ini, kalau di UN itu pasti di-breakdown semua, nggak seperti ini, tertib mereka. Saya kira itu yang nanti akan dari keputusan kita, tetapi kan sekarang ini dari UN itu mereka tahu usulan kita berapa sih. Diusulan kita harus detail mas, diluar ini harus ada juga setiap 25 jam terbang ada yang namanya periodic inpection. Nah, itu belum masuk dalam penganggaran kita. Jadi maintenance sparepart itu harus ditambahkan di situ, karena apa? itu teorinya, dan mereka punya standart itu kok,” kata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dilansir VIVA Militer dari akun youtube Jenderal Andika Perkasa, Jum’at, 6 Mei 2022.
“Jadi perhitungan tadi harus diperbaiki ya, yang heli, termasuk yang KRI ya,” tambahnya.
Setelah mendengarkan pemaparan terkait usulan anggaran operasi Satgas MTF Konga Unifil, Panglima TNI kemudian mendengarkan paparan dari Paban VIII/Operasi Luar Negeri Staf Operasi TNI terkait desain penugasan operasi pemeliharaan perdamaian dunia yang akan bertugas di Kongo, Sentra Afrika, hingga Lebanon.
Dalam sesi rapat tersebut Jenderal TNI Andika Perkasa, memberikan arahan kepada Paban VIII/Operasi Luar Negeri Staf Operasi TNI agar prajurit yang menjadi satgas operasi bersama PBB, adalah Prajurit TNI yang memang terpilih berdasarkan kemampuannya, termasuk pelibatan prajurit Wanita (WAN) TNI.
“Apa lagi kalau pasukan gerak cepat (MTF) TNI itu, harusnya batalyon yang baru pulang dari penugasan operasi di dalam negeri. Gerak Cepat ini kan yang berprestasi, ada yang dari Papua atau Papua Barat, jangan kemudian ada unsur yang tidak terlatih, tidak pernah melakukan penugasan di sini (dalam negeri), dan itu nanti hanya membuat Satgas kita menjadi tidak optimal. Ini yang saya akan evaluasi, saya rasa itu dulu ya, tolong diperbaiki ini,” kata Panglima TNI.
