NASIONAL
NASIONAL

Keputusan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia: Tuntut Pengkhianat Bangsa Ditindak hingga Gelar Aksi Nasional 19-20 Mei

image_pdfimage_print

BANDA ACEH -Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia yang sempat mendapat tekanan akhirnya menutup rangkaian sidang pleno di Pelataran Gedung Pandansari, Cibubur, Jakarta Timur, dengan menghasilkan belasan poin tuntutan untuk pemerintah.

ADVERTISEMENTS
Selamat Hari Guru Nasional

Ketua Panitia Konsolidasi, Febriditya Ramdhan Dwi Rahyanto menerangkan, konsolidasi yang diinisiasi oleh Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Nepotisme (KRL-KKN) telah diselenggarakan selama tiga hari sejak Selasa (10/5) hingga Kamis ini (12/5).

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

“Meskipun dalam tekanan karena tidak diperkenankan menggunakan gedung pertemuan yang sudah dibayar dari gotong royong semua peserta yang berasal dari berbagai daerah, kami akhirnya memutuskan sejumlah hasil konsolidasi,” ujar Febriditya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/5).

Sosok yang kerap disapa Adit ini menuturkan, sekitar 300 orang dari kalangan mahasiswa, pelajar, akademisi, aktivis ’98, buruh, petani, guru honorer,

warga korban tambang, pegawai honorer, nelayan, kalangan profesional, emak-emak, hingga para advokat, menelurkan 19 poin tuntutan.

“Dari total itu, beberapa di antaranya menuntut agar pengkhianat bangsa ditindak setegas-tegasnya. Kemudian kita juga merencanakan menggelar aksi pada 19 hingga 20 Mei 2022,” tandasnya.

Berikut poin-poin tuntutan hasil Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia:

Melawan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan melawan oligarki sampai rakyat Indonesia menang serta mengembalikan jalanya negara sesuai dengan tujuan bernegara yang telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Berita Lainnya:
Mangkir Rapat, Komisi VI DPR Desak Kepala BP Batam Mundur

Menuntut turunya harga-harga kebutuhan pokok rakyat seperti harga minyak goreng, gas, BBM, listrik, dan lain-lain serta memberikan hukuman yang tegas kepada para oligarki dan mafia yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat

Menuntut para pengkhianat demokrasi yang mengakali konstitusi untuk kepentingan memperpanjang kekuasaan melanggengkan dominasi oligarki agar diberikan hukuman setegas-tegasnya.

Para oligarki dan pengkhianat republik ini segera disingkirkan dari posisinya sebagai pengendali republik ini dan diadili seadil-adilnya karena telah merugikan negara dan rakyat banyak.

Menuntut dibatalkannya semua produk undang-undang yang dibuat tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan dibuat secara ugal-ugalan demi kepentingan oligarki yang mengabaikan prosedur sebenarnya dalam penyusunan Undang-undang

Menuntut agar berbagai persoalan di daerah terkait status kependudukan segera diselesaikan sesuai hak-haknya sebagai warga negara yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya terkait status dan legalitas masyarakat Mesuji Register 45 yang hingga saat ini ribuan penduduk yang sudah hidup puluhan tahun di daerah tersebut dianggap sebagai penduduk illegal.

Menuntut agar ribuan guru dan pegawai honorer betul-betul diberikan haknya menjadi ASN dan menuntut agar rekrutmen guru dan pegawai honorer dilakukan secara transparan tidak berbau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berita Lainnya:
Menengok Suasana Lapor Mas Wapres, Warga Nampak Mengantre Sejak Pagi

Menuntut agar menghentikan penerimaan TKA asal China di tengah terus bertambahnya jumlah pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menuntut agar pembangunan infrastruktur di daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat dan betul-betul cepat merespons aspirasi rakyat di daerah terkait infrastruktur jalan utama yang rusak, seperti di kota Siantar dan daerah lainya.

Menuntut agar para penjahat pembakaran ratusan ribu hektar hutan di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan lain-lain agar segera diadili seadil-adilnya dan memastikan bahwa keputusan hukum harus bebas dari praktik KKN.

Menuntut agar rakyat banyak diberikan akses seluas-luasnya untuk mengenyam pendidikan tinggi dengan biaya murah.

Menuntut agar para oligarki batubara yang berbisnis di Area Marunda yang debunya merusak sistem pernapasan warga Marunda segera dihentikan.

Menuntut agar seluruh tindakan represif terhadap warga seperti yang terjadi di Wadas dan daerah tambang lainnya untuk segera dihentikan.

Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk mengambil sikap patriotik terlibat dengan kesadaran penuh menata ulang politik dan ekonomi Indonesia yang rusaknya sudah terlalu parah dan sistematis,

1 2

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya