Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Opini WTP tersebut diserahkan langsung BPK RI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta tahun 2021 pada Selasa (31/5).
Raihan ini merupakan WTP kelima yang diraih Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan sejak tahun 2017.
Capaian membanggakan ini, menurut Gubernur Anies Baswedan merupakan kado terindah untuk Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-495.
Opini WTP merupakan prestasi yang tidak mudah didapatkan oleh pemerintah daerah karena ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi.
Raihan opini WTP juga menjadi indikator Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dapat dimaksimalkan untuk pembangunan fisik dan nonfisik yang dirasakan manfaatnya oleh warga.
Prestasi dari BPK RI tersebut juga menjadi penanda pencatatan aset yang semakin baik.
Sebab, saat dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat paling banter Pemprov DKI meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) yakni empat tahun berturut-turut, 2013, 2014, 2015, dan 2016.
