BANDA ACEH – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto mengkritik langkah pemerintah yang melibatkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman untuk mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng (migor) di pasaran.
“Terlalu berlebihan kalau KSAD ikut campur soal migor. Selain bukan tupoksinya, keterlibatan KSAD dalam hal ini bisa membuat pedagang kecil takut dan terteror,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis malam, 2 Juni 2022.
Menurut Mulyanto, tindakan tersebut terlalu berlebihan dan salah sasaran. Sebab yang dibutuhkan di lapangan adalah pengawasan dengan pendekatan keamanan, bukan pengawasan dengan pendekatan pertahanan.
Di menegaskan pemerintah jangan kalap mengatasi masalah kemahalan dan ketersediaan minyak goreng. Cukup libatkan pihak kepolisian untuk menindak pihak-pihak tertentu yang dianggap menjadi penyebab mahal dan langkanya migor di pasaran.
“Pedagang di pasar mana bisa memainkan harga di pasaran. Mereka hanya jual berdasarkan harga yang ditetapkan produsen dan distributor besar. Jadi salah sasaran kalau pemerintah menerjunkan pasukan TNI, apalagi dipimpin KSAD langsung, ke pasar-pasar,” kata Mulyanto.
Oleh karena itu, Mulyanto minta pemerintah menerapkan pendekatan integratif tata niaga, perdagangan, industri, serta pengamanan berbasis wilayah untuk mengendalikan ketersediaan dan kemahalan minyak goreng. “Bukan dengan pendekatan pertahanan keamanan yang memunculkan ketakutan.” ucapnya.
Pengawasan, kata Mulyanto, perlu dilakukan terhadap produsen dan distributor berbasis wilayah dimulai dari daerah yang rawan seperti Jambi, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya, daerah yang cukup rawan seperti Sumut, Riau, dan Sumatera Barat.
“Kalau sudah melibatkan militer, kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu. Padahal masalahnya tidak seperti itu. Pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia migor,” kata Mulyanto.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mendapat informasi bahwa di Pasar Kramat Jati Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah Rp 18.000 per liter.
Atas informasi tersebut, ia mengecek langsung ke pasar sebagai tindak lanjut arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal keterlibatan Angkatan Darat untuk membantu Pemda dan kepolisian, khususnya di Pulau Jawa dan Bali terkait ketersediaan dan harga minyak goreng.