NASIONAL
NASIONAL

Jokowi Bakal Lantik Kembali Megawati Sebagai Dewan Pengarah BPIP

image_pdfimage_print

BANDA ACEH – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Dewan pengarah dan sejumlah pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Selasa (7/6). Pelantikan rencanya dilakukan di Istana Negara, Jakarta pada pukul 13.30 WIB.

ADVERTISEMENTS
Selamat Hari Guru Nasional

Jokowi akan kembali melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah dan juga Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP. Mereka bakal dilantik untuk kepengurusan periode 2022-2027.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

“Ya (Presiden Jokowi melantik Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP masa jabatan 2022-2027 hari ini),” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan, Selasa (7/6).

Berita Lainnya:
Hasto soal Jokowi dan 'Partai Cokelat', Siti Zuhro: Polri Jangan Digunakan untuk Kepentingan Pribadi
ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

Mereka yang akan dilantik antara lain, Kepala BPIP yakni Yudian Wahyudi dan Wakil Kepala BPIP Karjono. Kemudian sebagai Dewan Pengarah di antaranya Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Wisnu Bawa Tenaya, Said Aqil Siradj, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, Rikard Bagun dan Muhammad Amin Abdullah.

Sebagaimana diketahui, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berita Lainnya:
Honda Scoopy Baru Resmi Diluncurkan, 1 Liter BBM Diklaim Tembus 59 km

BPIP bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, BPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BPIP juga melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya