NASIONAL
NASIONAL

Sebanyak 6 Ribu Pegawai Honorer di Batam Terancam Kehilangan Pekerjaan

image_pdfimage_print

BANDA ACEH – Nasib pegawai honorer di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) ikut terancam bila pemerintah menerapkan kebijakannya.

ADVERTISEMENTS
Selamat Hari Guru Nasional

Diketahui, pemerintah menghapus status pegawai honorer di setiap instansi pemerintahan.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

“Yang pasti kita meminimalisir dampaknya pada pendidikan kita,” pungkasnya. 28 November 2023.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

Melansir Batamnews, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, ada sekitar 6 ribu tenaga honorer di Batam, yang melingkupi guru, tenaga medis, petugas kebersihan, petugas di rusun dan lainnya.

“Namun paling banyak merupakan guru dan tenaga medis,” ujar Amsakar, Senin (6/6/2022).

Berita Lainnya:
Eks DPRD Bangkalan Cabuli Santriwati: Berdalih Khilaf hingga Sudah 2 Kali Beraksi

Ia menjelaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dengan begitu, hanya ada dua kategori untuk ASN.

Sejauh ini, proses rekrutmen P3K berlangsung pada tahun lalu. Dari proses rekrutmen tersebut, beberapa tenaga honorer telah terakomodir menjadi P3K.

“Kita harapkan seiring waktu, kebijakan diambil bertahap, jadi tidak perlu harus menjadi polemik yang hebat,” katanya.

Menurut Amsakar, jika seluruh tenaga honorer saat ini menjadi P3K maka persoalan selesai.

Berita Lainnya:
Rusia Pamer Jet Tempur Siluman Tercanggih Su-57E di China, Apa Kehebatannya?

Namun jika berangsur-angsur secara bertahap, maka dikhawatirkan ada sekolah yang tidak dilayani para guru, padahal komposisi tenaga honorer terbesar merupakan guru.

“Penerimaan guru dan medis P3K secara tahunan terbatas, sedangkan percepatan perkembangan sekolah itu terus muncul sebagaimana kita ketahui kalau satu sekolah berdiri itu memberikan dampak yang tidak kecil,” jelasnya.

Walaupun begitu, Amsakar meyakini pemerintah pusat dapat mencarikan solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap persoalan.

“Yang pasti kita meminimalisir dampaknya pada pendidikan kita,” pungkasnya.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya