BANDA ACEH -Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang menyindir Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membuat pihak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berang. Pasalnya, Fahri menyebut KIB yang dibentuk Golkar, PAN, dan PPP, seperti sekelompok orang yang tengah berkumpul di pos ronda lantaran dinilai tak paham sistem presidensial.
Ketua DPP PPP, Ahmad Baidowi, jelas mempertanyakan maksud pernyataan Fahri Hamzah tersebut. Menurut Awiek, sapaan akrab Ahmad Baidowi, Fahri Hamzah seperti sedang mengigau lantaran partainya belum pasti lolos verifikasi KPU untuk jadi peserta Pemilu 2024.
“Itu Fahri Hamzah lagi ngomong rasional, lagi ngigau, atau lagi mimpi ya? Ya urusan kita lah mau membentuk Koalisi Indonesia Bersatu,” tegas Awiek kepada wartawan, Rabu (8/6).
“Ya mungkin dia stres saja, kan Partai Gelora belum tentu lolos, belum menjadi peserta pemilu, apalagi ngusung calon presiden,” sindir Awiek.
Ia pun menyarankan Fahri Hamzah untuk bersikap seperti layaknya politisi pada umumnya. Bukan justru sebaliknya, seperti menjadi pengamat politik hingga melontarkan pernyataan nyeleneh.
“Itu kayak jadi pengamat. Yang masuk akal itu kalau Partai Gelora menjadi peserta pemilu dan bisa mengusung calon presiden, namanya kontestan peserta pemilu, bukan menjadi pengamat partai politik,” kata anak buah Suharso Monoarfa ini.
“Kalau Fahri Hamzah mengibaratkan KIB sekumpulan orang di pos ronda, ya kalau kita melihat Fahri Hamzah kayak orang teriak-teriak di tengah gurun pasir, nanti dia kehausan sendiri, kebingungan cari air minum,” demikian Awiek.
Kritikan dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, terkait adanya koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden (Pilpres). Dia menyebut adanya koalisi untuk pilpres merupakan hal yang keliru lantaran itu hanya berorientasi persengkongkolan.
Sebab, kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu, dalam sebuah negara yang menganut sistem presidensial tidak ada yang namanya koalisi. Menurutnya, koalisi hanya ada di negara yang menganut sistem parlementer.
“Dalam sistem presidensial itu, rakyat itu memilih presiden berkoalisi dengan rakyat, DPR dipilih oleh rakyat sebagai pengawas dan oposisi terhadap eksekutif, dan tidak ada koalisi. Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan,” kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin (7/6).
Fahri menilai KIB dinilai kacau lantaran para elite-elite partainya tak memahami sistem yang dianut negara. Sehingga, menurut Fahri, koalisi yang ada saat ini tak ubahnya seperti kumpulan sekelompok orang yang sedang berkumpul di pos ronda.
“Kenapa kacau? Karena memang enggak ada sistemnya, itu yang saya bilang kadang elite itu ngumpul-ngumpul enggak pake akal, enggak pake konsep, cuma kaya orang ngumpul-ngumpul di pos ronda, kan enggak boleh begitu,” pungkasnya.
