NASIONAL
NASIONAL

Pemerintah India Makin Represif Ke Minoritas Islam, Rumah hingga Bisnis Warga Muslim Dihancurkan

image_pdfimage_print

BANDA ACEH –  Demonstrasi mengutuk penghancuran sejumlah rumah dan bisnis milik warga Muslim meluas di beberapa kota di India.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Para kritikus menyebut tindakan penghancuran rumah dan bisnis milik warga Muslim itu sebagai perkembangan pola “bulldozer justice” atau “keadilan buldoser” yang ditujukan untuk menghukum aktivis-aktivis kelompok minoritas.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

Pihak berwenang di bagian utara Uttar Pradesh hari Minggu (12/6) merobohkan rumah Javed Ahmad, yang menurut mereka terkait dengan protes kelompok Muslim pada hari Jumat (10/6) yang kemudian bergulir menjadi aksi kekerasan.

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

Polisi menangkap Ahmad pada hari Sabtu (11/6).

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

Sebelumnya kelompok-kelompok Muslim memprotes pernyataan dua juru bicara partai nasionalis Hindu, Bharatiya Janata, pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, yang menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

Partai Bharatiya Janata telah menskors salah seorang juru bicara itu dan memecat yang lainnya. Partai itu juga mengeluarkan pernyataan yang sangat jarang, yang mengatakan bahwa partai itu “sangat mencela penghinaan terhadap agama mana pun.”

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional
Berita Lainnya:
Meski Gemuk, Kabinet Merah Putih Diyakini Tetap Mampu Bergerak Cepat

Pihak berwenang di New Delhi pada bulan April lalu menggunakan buldoser untuk menghancurkan toko-toko milik warga Muslim setelah terjadinya aksi kekerasan di mana puluhan orang ditangkap. Tindakan serupa terjadi kembali dalam insiden kali ini.

Tokoh Terkemuka India Kecam “Bulldozer Justice”

Dua belas tokoh terkemuka – termasuk mantan hakim dan pengacara di pengadilan tinggi dan mahkamah agung – pada hari Selasa (14/6) menulis surat kepada hakim agung India untuk mendesak dilangsungkannya sidang tentang pembongkaran dan penghancuran rumah itu. Mereka menyebut tindakan itu ilegal dan “suatu bentuk hukuman di luar hukum kolektif.” Mereka menuduh pemerintah Uttar Pradesh telah menekan perbedaan pendapat dengan menggunakan kekerasan terhadap para demonstran.

Di New Delhi, polisi dengan cepat menangkapi mahasiswa yang memprotes pembongkaran rumah-rumah warga Muslim. Sejumlah mahasiswa berkumpul untuk menuntut keadilan bagi Afreen Fatima, seorang aktivis mahasiswa Muslim yang juga putri Javed Ahmad. Rumah Fatima di Prayagraj telah dihancurkan pihak berwenang.

Dua orang yang memprotes pernyataan juru bicara Partai Bharatiya Janata telah tewas karena luka tembak dalam bentrokan dengan polisi di Ranchi, ibu kota negara bagian Jharkhand, Jumat lalu (10/6).

Berita Lainnya:
Ada Jokowi di Momen Prabowo Bikin Video Dukung Luthfi-Yasin, Netizen: Kendali Masih di Tangan Raja Jawa

Sejumlah Negara Mayoritas Muslim Kecam Pernyataan Menghina Islam

Sejumlah negara mayoritas Muslim juga telah mengkritisi pernyataan juru bicara partai berkuasa itu. Demonstran di Bangladesh bahkan menyerukan pemboikotan produk India. Pemerintah India bergerak cepat untuk meredam reaksi diplomatik.

Kekerasan terhadap warga Muslim oleh kelompok nasionalis Hindu semakin meningkat. Hal ini didorong oleh sikap diam Modi terhadap serangan semacam itu, bahkan sejak ia terpilih sebagai perdana menteri tahun 2014.

Warga Muslim telah menjadi sasaran karena makanan, pakaian, atau pernikahan antar-agama.

Warga Muslim Di India

Kelompok hak asasi manusia, Amnesty International dan Human Rights Watch, menuding Partai Bharatiya Janata pimpinan Modi telah menutup mata dan terkadang membiarkan terjadinya ujaran kebencian terhadap warga Muslim, yang mencapai 14% dari 1,4 miliar penduduk India, tetapi merupakan populasi Muslim terbesar kedua di negara mana pun. Partai Bharatiya Janata membantah tuduhan itu. (Sumber: VOA)


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya