Mantan Kadiv Propam itu lalu menekankan tiga kompetensi. Kompetensi teknis, etika, dan leadership. Kompetensi teknis menjadi hal yang harus dimiliki karena terkait pelaksanaan tugas pokok.
Misalnya di era teknologi informasi ini muncul kejahatan baru. Seperti robot trading, pinjol ilegal, cyber terorism. Selanjutnya soal kompetensi kepemimpinan. Sigit meminta untuk memahami dan melaksanakan bagaimana menjadi first line supervisor yang akan berhadapan dengan anggota dan masyarakat dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
“Turun langsung ke lapangan, jangan biasakan memerintah. Mendengar apa yang terjadi di lapangan, dengar aspirasi masyarakat,” kata Sigit.
Terkait kompetensi etika, Sigit menyebut itu sangat penting bagi personel kepolisian untuk dijadikan personal security system, atau melindungi serta mencegah dari perilaku menyimpang. Kapolri brharap taruna-taruni mampu membentengi diri dari segala bentuk godaan ataupun hasutan dari manapun untuk melakukan hal yang melanggar.
“Jadi hati-hati, empat tahun kalian laksanakan pendidikan dan kemudian terpeleset hal-hal seperti ini. Tanamkan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Yang kita lakukan adalah bagaimana kalian, di manapun bertugas bisa menunjukkan kalian adalah anggota terbaik. Calon pemimpin muda terbaik, di manapun kalian berada. Sehingga kalian betul-betul bisa diterima oleh masyarakat,” pesan Sigit
Ditengah situasi yang lebih kompleks saat ini, Sigit meminta, kepada taruna-taruni untuk berusaha menjadi pendengar yang baik. Dia mengingatkan kalau Polri saat ini, bukanlah institusi yang anti-kritik. Perwira muda harus mampu mendengar dan menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
Bahkan demi menyerap aspirasi masyarakat saat ini, Polri melakukan pendekatan soft approach dan restorative justice khususnya untuk menangani permasalahan yang menciderai rasa keadilan. Meski begitu, disatu sisi, Sigit menekankan, kepolisian tetap menindak tegas atau tidak kompromi terkait permasalahan yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Namun jangan ragu-ragu lakukan tindakan tegas terukur terhadap hal yang sifatnya menimbulkan potensi memecah belah bangsa, meresahkan masyarakat, menimbulkan korban masyarakat. Terkait peristiwa tersebut rekan-rekan harus lakukan tindakan tegas. Kita tetap harus junjung tinggi HAM, ikuti aturan yang ada secara terukur. Karena memang diberikan kewenangan oleh negara. Namun demikian kewenangan tersebut harus dilakukan secara terukur dan bisa dipertanggungjawabkan,” papar Sigit.
