BANDA ACEH – Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menilai Pemerintah Aceh belum dapat mencapai kinerja fisik dan kinerja keuangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Untuk itu perlu kembali memperhatikan saat penetapan target harus sesuai dengan kondisi, perlu validasi data yang akurat, dan mempertimbangan kemampuan keuangan atau fiskal Aceh,” ucap juru bicara Partai Gerindra, Kartini Ibrahim dalam rapat paripurna DPRA, Jumat (1/7/2022) malam.
Kartini mengatakan, pemanfaatan belanja Aceh betul-betul harus efektif untuk mencapai sasaran, ditengah Aceh belum mandiri dalam menopang belanja publik, penyediaan dana belanja masih didominasi oleh penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah pusat.
Menurut Fraksi Partai Gerindra, penggunaan belanja diharapkan efektif dengan memperhatikan kualitas pembangunan sehingga berdaya guna dan dapat difungsikan.
Pemerintah Aceh harus fokus untuk menyusun program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit dalam pencapaian target kinerja daerah dan utama dengan anggaran realitis sehingga dapat dilaksanakan atau direalisasikan sesuai dengan rencana,
“Sayangnya yang tidak dapat dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, tidak responsifnya kita terhadap kebutuhan masyarakat merupakan kegagalan kita dalam pembangunan pro rakyat,” kata Kartini.
Dia mengatakan, rendahnya serapan dan realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2021 dan terjadinya mega SILPa, dikarenakan pengadaan barang dan jasa yang sarat dengan masalah. Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terlambat dan terlalu lama dalam persiapan administrasi.
Selain itu, kontrak kerja dengan rekanan yang terlambat, ada kegiatan yang tidak direalisasikan dan tidak dilanjutkan karena tidak cukup waktu, kontrak yang dibatalkan, pelaksanaan pembangunan yang dihentikan.
“Maka kami mendesak Pemerintah Aceh untuk lebih cepat dimulainya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa awal tahun berjalan (Maret atau April) dengan perencanaan yang sistematis dengan jadwal yang konkrit dan terukur,” ujar Kartini.
Pemerintah Aceh sangat penting memperhatikan kesanggupan dan kemampuan serta mendorong kinerja SKPA dalam mengimplementasi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan serta efektif di mulai awal tahun anggaran berjalan.
Hambatan-hambatan pada belanja tahun anggaran yang menyebabkan realisasi anggaran rendah pada tahun 2021 dapat menjadi lesson learned pada tahun 2022.
Sehingga Fraksi Partai Gerindra menyarankan pemerintah harus ada grand design dan skema dalam penggunaan dana otonomi khusus yang sisa sedikit lagi untuk prioritas pertumbuhan ekonomi Aceh.
“Agar berkelanjutan menuju kemandirian Aceh, jangan sampai saat ini masih ada Otsus Aceh miskin, berkurangnya atau tidak adanya Otsus Aceh menjadi papa,” pungkasnya.[Adv]
