BANDA ACEH -Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Sosiantomo meminta pemerintah mengevaluasi proyek tol laut.
Sigit menilai proyek tol laut tersebut gagal mengatasi penurunan harga dan ketersediaan barang di wilayah Indonesia Timur.
Sigit mengatakan, proyek tol laut yang telah berlangsung selama 8 tahun ini tidak layak diteruskan. Pasalnya, menurut Sigit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mensinyalir adanya kelebihan pembayaran subsidi kepada operator.
“Setidaknya ada tiga alasan mengapa tol laut harus dievaluasi. Pertama, meski sudah 8 tahun dilaksanakan program ini tidak bisa menekan disparitas harga. Sampai saat ini, indeks kemahalan konstruksi (IKK) BPS ada di daerah Papua dan maluku,” ungkap Sigit berdasarkan rilis resmi, Selasa (5/7/2022).
Selain itu, program tol laut dianggap tidak memiliki banyak pengaruh terhadap perekonomian.
“Itu diakui Presiden loh, kontribusi tol laut dibandingkan moda lain adalah yang paling rendah. Menkeu mengakui biaya logistik di Indonesia masih yang tertinggi di ASEAN,” katanya.
Sementara terkait kasus kelebihan pembayaran subsidi dibuktikan pada Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2020. Kelebihan pembayaran subsidi itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan di satuan kerja peningkatan keselamatan kerja lalu lintas angkutan laut pusat kepada PT. Pelni (persero) sebesar Rp 712 juta.
“Dengan berbagai permasalahan ini, jelas bahwa tol laut gagal. Program yang sebenarnya bagus, tapi tidak direncanakan secara matang akhirnya hanya menghamburkan uang dan tidak berdampak signifikan,” tutup Sigit.
