Parameternya Kemarahan Rakyat, Tragedi Buruk Sri Lanka juga Bisa Terjadi di Indonesia
NASIONAL
NASIONAL

Parameternya Kemarahan Rakyat, Tragedi Buruk Sri Lanka juga Bisa Terjadi di Indonesia

ADVERTISMENTS
Iklan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H dari Bank Aceh Syariah
image_pdfimage_print

BANDA ACEH -Peristiwa di Sri Lanka dan pembunuhan politik di Jepang sangat mungkin terjadi di mana pun, tidak terkecuali di Indonesia ketika banyaknya persoalan yang mengakibatkan negara bangkrut akibat malfungsi instrumen politik pada kekuasaan.

ADVERTISMENTS

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, peristiwa yang dialami Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa dan pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe bisa terjadi di Indonesia jika pemerintah dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan selalu membela kepentingan oligarki yang menempel pada kekuasaannya.

Indikatornya, kata Satyo ada yakni akibat syahwat berutang yang tidak kurang-kurang lalu membuat laju inflasi tidak terbendung yang pada akhirnya membuat negara bangkrut akibat malfungsi instrumen politik pada kekuasaan.

ADVERTISMENTS
ADVERTISMENTS
Berita Lainnya:
Minta Wartawan Keluar Saat Acara Danantara, Prabowo: Saya Banyak Menegur Direksi, Kan Gak Enak

“Maka sangat mungkin tragedi dari Sri Lanka dan pembunuhan politik seperti di Jepang bisa saja terjadi di mana pun tidak terkecuali di Indonesia,” ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/7).

Satyo menilai, ketika rasa frustasi masyarakat memuncak dan tidak terselesaikan secara berulang, maka pada titik klimaksnya akan terjadi pembangkangan sipil.

ADVERTISMENTS
ADVERTISMENTS

“Parameternya sudah terjadi di Indonesia, di mana kelangkaan dan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, hukum yang tidak adil dan sumber kekuasaan serta sumber-sumber produksi dan ekonomi di tangan kekuasaan segelintir orang yang berwatak neoliberal sekaligus bagian dari oligarki,” kata Satyo.

Berita Lainnya:
Pengamat: Menteri yang Menganggap Jokowi Bos Layak Ditendang dari Kabinet Prabowo

Apalagi kata Satyo, dalam interaksi sosial “common sense” dijungkirbalikkan faktanya oleh para serdadu buzzer bentukan kekuasaan di jagad media sosial karena para buzzer kerap “kebal” dari jangkauan aparat penegak hukum.

“Zaman post truth menemukan akselerasinya di Indonesia ketika politik identitas justru di produksi oleh buzzer yang dikendalikan oleh sumber-sumber kekuasaan karena memiliki segala resources,” pungkas Satyo.

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

ADVERTISMENTS