BANDA ACEH -Presiden Joko Widodo akan dianggap gagal dalam membangun demokrasi Indonesia jika Pemilu 2024 gagal terlaksana dengan alasan tidak adanya anggaran.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi anggaran Pemilu 2024 yang baru sekitar 45,87 persen yang turun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, rangkaian pelaksanaan Pemilu sudah berlangsung.
“Ada beberapa kemungkinan soal dana tahapan Pemilu yang diajukan KPU ke Kemenkeu, tapi turunnya hanya sebagian,” ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/8).
Kemungkinan pertama kata Muslim, yaitu memang tidak ada uang di Kemenkeu untuk dana tahapan Pemilu. Sehingga, hanya sebagian anggaran yang baru dikucurkan.
“Kedua, atau Kemenkeu diduga diperintah Jokowi untuk tidak keluarkan anggaran tahapan, sehingga jadi alasan tunda Pemilu dan perpanjang masa jabatannya,” kata Muslim.
Dalam pandangan Koordinator Indonesia Bersatu itu, jika kedua kemungkinan tersebut benar terjadi kata ini, maka Jokowi gagal melaksanakan Pemilu. Alibinya tidak ada dana, sehingga menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatannya.
“Bagaimana mau lanjut kekuasannya? Wong sekarang saja tidak ada duit untuk adakan Pemilu. Jadi kalau Pemilu gagal, Jokowi dianggap gagal dan Jokowi harusnya mundur, bukan malah mau perpanjang jabatan,” pungkas Muslim.
