BANDA ACEH -Komisi VI DPR RI meminta menteri-menteri tidak membuat bingung rakyat akibat perbedaan pendapat. Ini menyusul isu kenaikan harga mi instan hingga tiga kali lipat buntut kesulitan pasokan gandum dunia.
“Ketidaksinkronan data dan kajian yang dilakukan antar kementerian atau lembaga pemerintah berpotensi menimbulkan keresahan publik,” kata Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, Kamis (11/8/).
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mewanti-wanti ancaman kenaikan harga mi instan hingga tiga lipat akibat efek domino perang Rusia-Ukraina yang memicu keterbatasan pasokan dan lonjakan harga gandum di dunia.
Pernyataan Mentan dibantah oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut sudah ada tren penurunan harga gandum sebagai bahan baku mi instan. Andre mengkritisi perbedaan pendapat kedua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
“Jangan sampai pernyataan menteri yang satu berbantahan dengan menteri yang lain. Jangan buat bingung dan panik masyarakat,” ucapnya.
Andre mengingatkan menteri-menteri untuk memperbaiki koordinasi. Perbedaan pendapat para menteri dinilai menimbulkan kesan tidak ada rapat kabinet atau rapat koordinasi Pemerintah untuk membahas isu-isu strategis.
“Kita minta menteri-menteri di bawah Pak Jokowi punya koordinasi yang berjalan baik. Sehingga suara yang keluar dari Pemerintah itu satu,” tutur Andre.
“Kalau begini kan membingungkan rakyat. Yang satu bilang akan naik tiga kali, satu bilang enggak. Akhirnya kan ini bikin kegaduhan kalau harga mi instan naik tiga kali lipat,” lanjut Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.
Andre mengingatkan, persoalan gandum merupakan masalah strategis karena menyangkut perdagangan global. Bahkan Presiden Jokowi turun langsung melakukan diplomasi ke Ukraina dan Rusia yang merupakan negara-negara distributor gandum.
“Ini sudah berulang kali lho sering beda suara. Ini perlu jadi perhatian presiden untuk memastikan bagaimana menteri-menterinya punya koordinasi yang baik satu sama lain,” tegas Andre.
Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan perdagangan pun mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki basis data pangan. Dengan begitu, kata Andre, kebijakan yang dihasilkan tepat dan bermanfaat untuk rakyat.
