BANDA ACEH -Sebagai menteri yang sering mendapatkan penghargaan internasional, Sri Mulyani dianggap hanya bisa membuat propaganda negatif dengan kata “subsidi” dan “beban negara”, dibanding mensejahterakan rakyat.
Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto terkait rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM hingga pernyataan Sri Mulyani bahwa anggaran pensiunan hanya menjadi bebani negara.
Catatan Satyo, propaganda pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM semakin massif. Bahkan dalam menyikapi harga BBM, Menteri Keuangan mendadak seperti Dirut Pertamina yang dapat memastikan Pertalite dan Solar akan habis bulan September dan Oktober.
“Setelah sebelumnya alasan subsidi yang nilainya menyentuh Rp 502 triliun entah dari mana angka itu,” ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/8).
Satyo mengaku heran dengan berbagai alasan pemerintah saat ini, di mana setelah alasan subsidi, lalu muncul alasan minta dunia naik, hingga alasan APBN jebol akibat dana pensiunan.
Ia juga mempertanyakan mengapa Menkeu tidak menggunakan alasan beban negara untuk bayar utang. Padahal bunganya dipatok lebih tinggi ketimbang negara lain yang juga memiliki utang.
“Lalu mengapa beban negara lainnya yang berupa pembiayaan kereta cepat yang dibangun gak kelar-kelar itu, lalu proyek ambisius pembangunan IKN yang tidak bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat saat ini,” jelas Satyo.
Melihat itu, Satyo menilai bahwa Sri Mulyani sebagai Menkeu neoliberal andalan Presiden Joko Widodo yang banyak mendapatkan penghargaan internasional, tetapi prestasinya tidak ada.
“Prestasinya cuma jago membuat propaganda negatif dalam bahasa ‘subsidi’ atau ‘beban negara’, sementara kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dalam pengadaan sandang, pangan dan papan murah hampir tidak terlihat prestasinya oleh Menkeu,” tegas Satyo.
Terkait dengan dana pensiunan yang dianggap sebagai beban negara, Satyo menganggap bahwa pernyataan Sri Mulyani menyakitkan para abdi negara yang telah mengabdi puluhan tahun.
“Dan banyak di antara mereka sudah tua renta tidak sanggup lagi bekerja, yang untuk hidup dan berobat mereka hanya mengandalkan uang pensiun setiap bulannya, lalu bagaimana nasib mereka jika kelak uang pensiun tiba-tiba disetop oleh pemerintah?” pungkas Satyo.