BANDA ACEH – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menambah beban rakyat yang sedang mengalami kesusahan akibat pandemi selama dua tahun terakhir.
“Rakyat sedang susah, dibuat tambah susah oleh kebijakan pemerintah ini,” tegas Jurubicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra seperti dikutip HARIANACEH.co.id dari laman RMOL, Sabtu (3/9).
Terlebih, kata Herzaky, sejak sebelum Covid-19 pun pemerintahan Joko Widodo sudah kewalahan mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
Setelah Covid-19 mulai mereda, rakyat miskin dan pengangguran justru makin banyak. Beban ini ditambah pemerintah dengan menaikkan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar yang resmi diumumkan siang ini oleh Presiden Jokowi.
“Beban sepertinya dilimpahkan ke rakyat semua, yang penting beban pemerintah berkurang,” kritiknya.
Ketua Bakomstra DPP Partai Demokrat ini juga menyesalkan sikap pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan APBN Tahun 2022 terbebani. Dalam arti, tak bisa lagi menanggung besaran subsidi BBM yang sudah naik bekali-kali lipat.
“Padahal, masih banyak cara lain yang lebih efektif dalam mengatasi beban APBN. Kan yang membuat APBN boncos itu pemerintah sendiri yang mengelolanya dengan tidak cakap dan serampangan,” sesalnya.
Seharusnya, kata Herzaky, program-program mercusuar yang tidak berdampak langsung pada nasib rakyat banyak, bisa ditunda dulu.
Banyak sekali penghematan anggaran yang bisa dilakukan pemerintah jika proyek-proyek mercusuar tersebut ditunda. Ketimbang pemerintah malah membebani rakyat dengan menaikkan harga BBM subsidi.
“Pemerintah kalau tidak mampu mengurangi kesusahan rakyat, setidaknya jangan menambah-nambah kesulitan rakyat,” pungkasnya.
Per hari ini, pemerintah telah menaikkan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Harga Pertalite dari semula Rp 7.650 per liter menjadi 10 ribu per liter. Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
Kenaikan juga terjadi pada BBM nonsubsidi jenis Pertamax, dari semula Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
