BANDA ACEH -Pemerintah memastikan pemberian tambahan kuota BBM bersubsidi. Hal itu penting mengingat kuota BBM bersubsidi (pertalite dan solar subsidi) yang makin menipis karena volume konsumsi yang terus melonjak.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan tambahan kuota itu. “Jadi kuota pertalite dari 23 juta kl sudah kita naikkan menjadi 29 juta kl,” ujarnya pada acara Energy Corner CNBC Tv, kemarin (5/9).
Suahasil menuturkan, tambahan kuota itu juga berlaku untuk solar. Dari kuota tahun ini yang mencapai 14,9 juta kl akan ditambah menjadi 17,4 juta kl. Seperti diketahui, penambahan kuota BBM bersubsidi itu memang diperlukan.
Sebab, naiknya konsumsi BBM membuat kuota makin menipis dan diperkirakan akan habis pada Oktober. Hingga saat ini, kuota pertalite hanya tersisa 3,55 juta kl dan solar hanya tinggal 3,5 juta kl.
Dengan adanya kepastian tambahan kuota BBM bersubsidi itu, dia mengimbau masyarakat tak perlu khawatir. Sebab, baik pemerintah maupun PT Pertamina tetap menjamin stok dan distribusi BBM bersubsidi terjaga di tengah volume konsumsi yang terus naik. “Yang penting, kita pastikan masyarakat bisa membeli di seluruh SPBU, ada ketersediaan akses, Pertamina juga memastikan barang tetap ada dan tersedia. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan volume yang disediakan,” tutur Suahasil.
Mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu itu menyebut, pemerintah akan melakukan diskusi internal. Pihaknya juga akan tetap berkomunikasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait kebijakan itu. Sejatinya, Suahasil menyebut, adanya konsumsi BBM yang meningkat itu merupakan cerminan aktivitas masyarakat yang kini makin bergeliat. Hal itu berarti sentimen positif pada ekonomi yang terus bergerak. Meski, ada konsekuensi pada makin menipisnya kuota BBM bersidi.
Sejalan dengan itu, Suahasil menggarisbawahi anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang mencapai Rp 502,4 triliun sudah membengkak. Meski harga BBM bersubsidi sudah dinaikkan sekalipun, pembengkakan tetap terjadi.
“Dengan kenaikan harga pertalite dan solar kemarin, kita perkirakan (anggaran subsidi dan kompensasi) tidak jadi Rp 698 triliun, tetapi kita estimasi sekitar Rp 650 triliun. Jadi, subsidinya masih besar sekali, masih Rp 650 triliun, meskipun kita sudah melakukan peningkatan harga Pertalite dan Solar,” urai dia. Perkiraan subsidi yang sebesar Rp650 triliun tersebut dihitung berdasarkan kuota pertalite dan solar yang baru. Yakni pertalite mencapai 29 juta kl dan solar mencapai 17,4 juta kl.
Terkait dengan inflasi, Wamenkeu mengatakan, kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi bulan September dan Oktober. Tetapi, secara month to month (bulan ke bulan), Wamenkeu berharap di bulan November sudah sudah kembali ke pola normal. “Jadi biasanya inflasi yang seperti ini cepat dalam 1 hingga 2 bulan naik kemudian bulan ke-3 dia mulai normalisasi. Nah itu nanti akan kita perhatikan terus bagaimana sampai dengan akhir tahun. Tapi gak papa, dengan peningkatan harga itu malah memberikan insentif kepada produsen untuk melihat bahwa kita bisa melakukan proses produksi lebih kuat lagi,” lanjutnya.
Dikonformasi terkait tambahan kuota BBM bersubsidi, Pertamina belum banyak berkomentar. “Kami menunggu arahan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada Jawa Pos, kemarin.
Penambahan kuota BBM bersubsidi ini sayangnya berbanding terbalik dengan bantuan subsidi upah (BSU). Bantuan yang jadi kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi ini batal disalurkan pada 16 juta calon penerima. Dalam rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah (TPID) kemarin (5/9), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, estimasi penerima BSU sebanyak 14.639.675 penerima. Artinya, ada sekitar 1.360.325 kuota yang batal terisi.
Dia menjelaskan, jumlah 14.639.675 tersebut diperoleh usai dilakukan pemadanan data antara BPJS Ketenagakerjaan dengan data milik aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan data penerima bansos program keluarga harapan (PKH), penerima program kartu pra kerja, hingga bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) pada tahun berjalan. “Jumlah penerima eligible sebelum dipadankan memang 16 juta orang, setelah dipadankan (ada penerima, red) bansos PKH, BPUM, pra kerja ada 1,1 juta orang, ASN 22 ribu orang. Jadi total 14.639.675,” paparnya.
