NASIONAL
NASIONAL

Masyarakat Makin Terpuruk, Wajar PKS Tolak Kenaikan Harga BBM

image_pdfimage_print

BANDA ACEH -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran APBN terbebani cukup besar dan dana subsidi tersebut dialihkan ke program bantuan langsung tunai (BLT).

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Pengamat poiltik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menuturkan, PKS menolak keras kenaikan harga BBM tampaknya didasari kondisi objektif masyarakat yang masih terpuruk.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

“Karena itu, sangat wajar kalau PKS sebagai partai politk menolak kebijakan menaikan BBM yang dinilai merugikan rakyat. Sudah menjadi tugas partai politik membela rakyat, apalagi saat masih terpuruk,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/9).

Berita Lainnya:
DPR Desak Kementan Sikapi Aksi Peternak Sapi Perah Buang Susu
ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

Jamiluddin berpendapat, pemerintah seharusnya juga dapat mengetatkan penggunaan anggaran perjalanan semua ASN dan pejabat lembaga tinggi negara.

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

Artinya, seharusnya pemerintah memperketat anggaran perjalanan keluar negeri dan anggaran belanja yang tidak penting untuk dimasukkan ke dalam rancangan kegiatan dan anggaran (RKA) kementerian / lembaga.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

Menurut mantan Dekan Fikom IISIP ini, alokasi anggaran perjalanan ini sangat besar aehingga dapat menambal kekurangan anggaran subsidi BBM.

Berita Lainnya:
Iran Bodo Amat dengan Hasil Pilpres AS
ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

Bagi Jamiludin, hal itu dapat dimulai dari Jokowi. Perjalanan ke daerah yang hanya untuk menyerahkan bantuan sosial dan sertifikat tanah tak perlu lagi dilakukan Jokowi.

Dalam pandangan Jamiludin, Jokowi cukup menyerahkan tugasnya ke pejabat setempat.

“Begitu juga kegiatan-kegiatan seremonial saatnya ditiadakan. Presiden tidak perlu ke daerah hanya untuk meresmikan jembatan dan jalan. Aktivitas seperti ini cukup besar mengeluarkan anggaran,” tutupnya.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya