BANDA ACEH – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra buka suara terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto siang kemarin, Minggu (18/9/2022).
Menurutnya, pernyataan SBY pada Rapimnas Demokrat tidak mengarah pada potensi kecurangan atau penjegalan, melainkan ketidakadilan.
“Yang disampaikan Pak SBY itu bukan terkait dengan potensi kecurangan, tetapi lebih kepada potensi ketidakadilan. Jadi masih dibedakan nih kecurangan dan ketidakadilan gitu. Dan kami tidak menyebut pemerintah atau satu sosok tertentu,” ungkapnya kepada wartawan.
Pihaknya menekankan akan terus berupaya menjadikan tiga pasangan calon pada Pemilu 2024 mendatang. Hal itu diyakini akan menghindari polarisasi di tengah masyarakat.
“Kalau masih dua pasangan calon, kita tahu akibatnya 2014-2016 polarisasi yang luar biasa,” ujarnya.
Herzaky juga membalas pernyataan PDIP soal tuduhan banyaknya kecurangan pemilu 2009. Ia mengatakan, justru komisioner KPU 2019 yang ditahan KPK, yakni Wahyu Setiawan.
“Ada tudingan dari salah satu partai ya, Sekjen partai, saya enggak mau sebut namanya, menyatakan bahwa pemilu yang paling banyak kecurangan justru 2009. Kami bingung, sejak era pemilihan langsung di era orde reformasi, komisioner KPU yang pernah ditangkap karena ada upaya memanipulasi hasil pemilu yang kami ingat kami tahu namanya Wahyu Setiawan,” tuturnya.
“Wahyu Setiawan komisioner KPU 2019 benar enggak? Terkait dengan pemilu 2009 kami enggak dengar tuh ada komisioner KPU yang ditangkap?” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Rapimnas Demokrat pada Kamis (15/9).
Dalam rapat tersebut, SBY menyampaikan bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Hasto pun menyebut pernyataan SBY adalah fitnah.
PDIP mencatat pada Pemilu 2009 justru banyak terjadi kecurangan.
“Saya perlu menanggapi ini karena yang disampaikan Pak SBY dilakukan pada forum resmi Rapimnas demokrat. Bagi kami rapat pimpinan suatu partai harus didasarkan pada politik kebenaran bukan fitnah atau info yang tidak tepat,” ujarnya kepada wartawan saat menggelar konferensi pers, Minggu (18/9).
