BANDA ACEH – Masyarakat geram lantaran ada ide kepada pemerintah untuk menghapus daya listrik 450 VA yang datang dari parlemen. Nama yang diduga mengusulkan untuk menghapus 450 VA datang dari Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.
Said meluruskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengusulkan menghapus daya 450VA maupun menyetujui. Karena, belum ada keputusan bulat dari parlemen untuk diusulkan kepada pemerintah menghapus daya listrik rakyat kecil tersebut.
“Enggak ada orang menaikkan 450 ngapus itu engggak ada. Pikiran dari mana yang ada? Memang ada keputusan dari Badan Anggaran? Kan sudah gue lurusin kemaren,”kata Said di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (19/9).
Said menjelaskan, yang diminta pemerintah kala itu 25,9 juta pelanggan 450VA hanya 9,5 juta yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari yang menerima bantuan sosial. Selebihnya, 13,9 juta itu tidak masuk DTKS.
“Itu artinya dia tidak tersentuh Bansos. Kalau itu kan cuman dua kemungkinannya satu memang tidak didata belum terdata atau apakah dia memang dinyatakan layak tapi masih 450?” ucapnya.
“Padahal pada saat yang sama 6 juta pelanggan PLN yang 900 itu tetap dapat subsidi. Tapi yang 22 jutanya yang 900 juga tidak dapat subsidi. Kan ada kriterianya bukan kemudian ujug-ujug gimana caranya ngapus 450,” imbuhnya.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa pelanggan 450 VA yang saat ini sudah tidak masuk lagi dalam kategori DTKS. Kata Said, pemerintah perlu mengoreksi agar dayanya ditingkatkan untuk yang membutuhkan.
“Tidak bisa dipatok terus-menerus tapi pendataan enggak bisa tidak ada. Kan kasian 13,9 juta ini. Ini sesungguhnya ia berhak tetap di 450 tapi kenapa tidak dapat Bansos,” ujarnya.
“Kan berarti soal data. Oleb karena itu kami mendesak inshallah bulan depan percepatan supaya dilakukan legislasi sosial ekonomi oleh BPS sehingga ada intergerasi data DTKS PLN dan BPS,” demikian Said.