Hasto Sindir Nasdem Punya Capres Sendiri dan Tinggalkan Jokowi, Ahmad Ali: Kami Bukan Anak Buah PDIP

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
image_pdfimage_print

BANDA ACEH -Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal bendera Belanda yang dirobek warna birunya, dinilai sebagai sindiran kepada Partai Nasdem. Pasalnya, Hasto menyebut Nasdem memilih untuk mengusung capres sendiri sehingga lepas dari koalisi pemerintahan Jokowi.

ADVERTISEMENTS
ad39

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menegaskan, partainya memiliki sikap untuk menentukan calon presidennya sendiri. Ahmad Ali bahkan menyindir balik PDIP yang kurang mendengar aspirasi Presiden Joko Widodo.

ADVERTISEMENTS

“Apa PDIP mendengar suara Jokowi? Bukankah PDIP menempatkan Pak Jokowi sebagai petugas partainya? Kami bukan anak buah PDIP bos, kami tak harus menunggu PDIP,” jelas Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/10).

ADVERTISEMENTS

“Kami ini, sekali lagi, berada di koalisi ini bukan karena PDIP, karena Pak Jokowi,” tegas Ali

ADVERTISEMENTS

Ia pun meminta Hasto untuk tidak melakukan manuver dengan cara kurang elegan, seperti menyindir dan mengkritik partai politik lain yang telah menentukan calon presidennya sendiri untuk 2024.

ADVERTISEMENTS

“Jadi, jangan saling membuat kegaduhan, tak usahlah kita saling menyindir, saling menuding, sok paling loyal. Kita tahu lah bagaimana kader-kader mereka memperlakukan pemerintahan Pak Jokowi seperti apa,” katanya.

ADVERTISEMENTS

“Mengkritik Pak Jokowi seperti apa, bagaimana simbol mengkata-katai Pak Jokowi seperti apa, apa itu disebut etika?” imbuhnya.

Menurutnya, setiap partai politik memiliki haknya sendiri untuk menentukan pilihan. Bukan karena berkoalisi lantas harus ikut bergabung dalam menentukan calon presiden.

Karena partai politik memiliki kedaulatannya sendiri untuk menentukan arah politiknya. Pun menentukan kebijakannya, kata Ali.

“Kalau yang dilakukan Partai Nasdem ini tidak sesuai dengan kehendak rakyat, ya kami akan menanggung, bukan PDIP. Jangan sok mewakili masyarakat lah,” tutup Ahmad Ali.

Exit mobile version