BANDA ACEH – Insentif kepada investor Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditawarkan pemerintah berupa perizinan hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun dinilai sama persis dengan penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan RI.
Hal tersebut disampaikan Manager Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/10).
“Ini sama saja dengan masa penjajahan Belanda, tidak berubah proses eksploitasinya, proses penguasaannya,” ujar Uli.
Pada dasarnya, dijelaskan Uli pemberian HGB hingga ratusan tahun kepada investor kemungkinan akan merugikan masyarakat setempat, mengingat lingkungan hidupnya terganggu dengan eksploitasi yang akan dilakukan investor.
“Padahal kita tahu ada puluhan ribu jiwa yang hidup di tanah IKN, yang kemudian mereka sudah hidup secara turun temurun di sana, dan mereka punya lahan produktif di sana yang kemudian akan hilang atau tergerus karena proyek IKN ini,” tuturnya.
Di samping itu, dia menganggap iming-iming pemerintah kepada investor IKN memang didasari pada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law yang banyak ditolak pemerintah.
“Sebenarnya ini yang sejak awal poin yang kita tolak di dalam UU Omnibus Law. Dalam konteks HGU itu memang diberikan waktu 35 tahun masa hak HGU, kemudian bisa diperpanjang paling lama 25 tahun, dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun,” urai Uli.
“Artinya itu kalau dikalkulasikan lebih dari 160 tahun satu entitas subjek hukum bisa menguasai satu lahan,” sambungnya memaparkan.
Lebih lanjut, Uli berkesimpulan bahwa pemerintah telah menjadi pedagang yang mencari untung sendiri dengan menjual aset negaranya sendiri yang notabene menjadi tempat hidup rakyatnya.
“Jadi kalau disingkat, ATR/BPN ini seperti pedagang yang menawarkan tanah IKN kepada investor dengan tawaran-tawaran insentif,” demikian Ulil.
