NASIONAL
NASIONAL

PDIP: Puan Tidak Harus Mundur dari Ketua DPR jika Maju Capres

image_pdfimage_print

BANDA ACEH –  Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, Puan Maharani tak perlu mundur dari kursi Ketua DPR bila dicalonkan sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Menurut dia, hal serupa juga berlaku untuk pimpinan DPR atau anggota DPR lainnya yang dicalonkan partainya sebagai capres/cawapres.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

“Nah ini penting. Jadi kalau Mbak Puan Maharani mencalonkan sebagai capres/cawapres perlu mundur enggak? Mboten (tidak). Pak Dasco mboten. Bambang Pacul? Sebagai anggota DPR tidak mundur,” ujar Pacul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

Pacul mengatakan, selama pimpinan atau anggota DPR yang maju capres atau cawapres tidak menggunakan fasilitas negara, maka tidak masalah.

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

Dia menegaskan sudah membaca aturan perihal aturan tersebut.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024
Berita Lainnya:
Bantah Praperadilan Tom Lembong, Kejagung: Di Mananya Abuse of Power?

“Mundur enggak? Tidak mundur. Sudah saya baca UU-nya. Yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Ini menarik,” tuturnya.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

Untuk itu, Pacul menyebut Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu sudah jelas mengatur hal tersebut.

Berikut isi Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu:

“Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.”

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan menteri yang ingin maju sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) tidak perlu mundur dari jabatannya.

“Saya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, sehingga norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya,” demikian jawaban Ketua MK Anwar Usman seperti dikutip dari laman resmi MK, Senin (31/10/2022).

Berita Lainnya:
Skandal Judi "Online" di Tubuh Komdigi, Mungkinkah Ada Beking yang Lebih Kuat?

“Kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan Presiden dan cuti/non-aktif sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden,” sambungnya.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya