BANDA ACEH – Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, Puan Maharani tak perlu mundur dari kursi Ketua DPR bila dicalonkan sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
Menurut dia, hal serupa juga berlaku untuk pimpinan DPR atau anggota DPR lainnya yang dicalonkan partainya sebagai capres/cawapres.
“Nah ini penting. Jadi kalau Mbak Puan Maharani mencalonkan sebagai capres/cawapres perlu mundur enggak? Mboten (tidak). Pak Dasco mboten. Bambang Pacul? Sebagai anggota DPR tidak mundur,” ujar Pacul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Pacul mengatakan, selama pimpinan atau anggota DPR yang maju capres atau cawapres tidak menggunakan fasilitas negara, maka tidak masalah.
Dia menegaskan sudah membaca aturan perihal aturan tersebut.
“Mundur enggak? Tidak mundur. Sudah saya baca UU-nya. Yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Ini menarik,” tuturnya.
Untuk itu, Pacul menyebut Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu sudah jelas mengatur hal tersebut.
Berikut isi Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu:
“Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.”
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan menteri yang ingin maju sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) tidak perlu mundur dari jabatannya.
“Saya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, sehingga norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya,” demikian jawaban Ketua MK Anwar Usman seperti dikutip dari laman resmi MK, Senin (31/10/2022).
“Kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan Presiden dan cuti/non-aktif sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden,” sambungnya.
