BANDA ACEH – Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sontak kaget kala mendengar rumor bahwa partainya ditawari dua kursi menteri di kabinet Joko Widodo alias Jokowi. Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Sohibul Iman, menyebut partainya langsung menelusuri informasi ini.
Rupanya, usulan ini datang dari seorang menteri yang ada di kabinet Jokowi. Adapun Menteri ini juga merupakan seorang Ketua Umum partai politik. “Kami telusuri info tersebut, ternyata itu usulan dari seorang menteri yang juga ketua umum sebuah partai kepada Jokowi,” kata Sohibul kepada Tempo, Sabtu, 5 November 2022.
Konon, kata Sohibul, Jokowi senang dengan proposisi tersebut. Presiden menilai usulan menterinya out of the box. Kendati demikian, Sohibul menyebut tawaran ini belum sampai kepada PKS. “Jadi menteri tersebut usul kepada Jokowi agar memberikan 2 kursi menteri buat PKS. Tapi tawaran itu belum datang ke PKS,” kata dia.
Isu tawaran menteri ini meruak di tengah proses pembentukan koalisi antara PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat. Ketiga partai telah bersepakat menjagokan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024. Iming-iming menteri kepada PKS disebut-sebut merupakan upaya agar Anies batal diusung.
Sohibul menegaskan sikap PKS sudah bulat. Ada atau tidaknya tawaran kursi menteri, kata dia, posisi PKS sebagai partai oposisi tak akan goyah.
Dia menjelaskan, partainya bakal terang-terangan menolak karena Majelis Syura telah membuat keputusan. PKS, kata dia, akan berkukuh berada di luar pemerintahan hingga akhir kepemimpinan Jokowi.
“Ada atau tidak ada tawaran tersebut, sikap PKS jelas menolak karena sudah punya keputusan Majelis Syura bahwa PKS akan tetap di luar pemerintahan sampai akhir pemerintahan Jokowi,” ujarnya.
Calon mitra koalisi PKS, yakni Partai NasDem, mencak-mencak menanggapi isu tawaran kursi menteri ini. Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyebut ada pihak yang sengaja melontarkan narasi picik untuk menjegal Anies Baswedan agar batal nyapres.
Menurut Willy, narasi semacam ini mendegradasi dua aktor sekaligus, yaitu PKS dan kekuasaan itu sendiri. Jika narasi ini terus dikembangkan, kata dia, tak heran jika perpolitikan Indonesia dicap hitam dan kotor karena isinya melulu teror.
“PKS itu sudah mendeklarasikan dirinya itu oposisi. Ibarat mau berbuka, ini sudah azan asar, sebentar lagi magrib. Terus mereka ditawarin seperti itu? Dan mereka statement, ini narasi yang benar-benar picik,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 1 November 2022.
Willy menyebut pihak yang menawari PKS ini ibarat buta mata, buta telinga, dan buta hati. Kendati demikian, ia mengaku tak tahu-menahu soal sosok menteri yang mengusulkan tawaran ini.
Sementara itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyebut partainya belum mendengar adanya isu tawaran menteri kepada PKS. Kendati demikian, dia hakulyakin bahwa PKS punya integritas tinggi, sehingga tawaran semacam ini tak bakal menggoyahkan iman politik PKS.
“Kami tidak pernah mendengar itu. Kami meyakini betul bahwa PKS punya integritas sebagai oposisi, tentu akan terus menjaga marwah integritasnya,” kata Kamhar kepada Tempo, Sabtu, 5 November 2022.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut kabar PKS ditawari Menteri dan dibiayai oleh pengusaha dalam Pemilihan Umum 2024 sudah ramai dibicarakan. Tawaran ini bakal berada di genggaman PKS asalkan tidak mengusung Anies Baswedan. Menurut Adi, proposisi ini menggiurkan. Namun, kata dia, tawaran ini juga bisa memicu keterbelahan di internal PKS.
“Isu tawaran dua menteri dan pembiyaan Pemilu ke PKS mungkin saja bisa jadi pemicu keterbelahan internal PKS. Ada yang pro dan kontra. Meski PKS selalu membantah soal ini belakangan ini, tapi isu ini terus bergulir sampai sekarang,” kata Adi kepada Tempo, Rabu, 2 November 2022.
Adapun soal penjegalan terhadap Anies disebut Adi perkara biasa. Sebagai kompetitor, wajar jika satu sama lain saling jegal agar tak bisa maju Pilpres.
Selama cara penjegalan tak melanggar aturan, kata dia, maka jegal-menjegal tak menjadi soal. Namun, menjadi haram hukumnya jika penjegalan ditunaikan dengan cara-cara kotor yang anti demokrasi dan melawan hukum.
