BANDA ACEH –Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti pernyataan dari Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyinggung soal tiga periode kepemimpinan Presiden China Xi Jinping.
Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menyatakan bahwa hal itu seakan memperjelas sesuatu.
Said Didu menyebutkan bahwa itu memperjelas terkait peta yang akan dituju.
“Makin jelas peta yang dituju,” ungkap Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya, Selasa (7/11).
Sementara itu, pernyataan dari Hasto itu saat menghadiri acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Kepala Desa – Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD-PAPDESI). Dalam acara tersebut, ia merespons masukan dari kepala desa yang ingin masa jabatan diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun.
“Burung elang terbang tinggi, menembus awan bergelombang penuh percaya diri, para kepala desa penuh percaya diri, perjuangkan masa jabatan sembilan tahun bagi kejayaan negeri. Xi Jinping saja diperpanjang tiga periode. Apalagi kepala desa,” tutur Hasto.
Meskipun demikian, Hasto mengatakan perlu kajian mendalam, termasuk landasan filosofis, ideologis dan bagaimana manfaatnya terkait stabilitas pemerintahan desa dan kemajuan desa bagi Indonesia Raya.
“Komitmen membangun desa telah dibuktikan oleh PDI Perjuangan. Selain menjadi pelopor UU Desa, dalam Ulang Tahun dan Rakernas PDI Perjuangan pun mengambil tema Desa Maju Indonesia Kuat dan Berdaulat,” ujar Hasto, seperti yang dikutip dari Gelora.
Di sisi yang lain, ia melihat bahwa perjuangan para kepala desa dengan usul perubahan masa jabatan itu adalah hal luar biasa. Ada landasan dalam praktik sebelumnya saat tujuan itu membumi untuk memajukan Indonesia melalui desa.
“Itu adalah spirit yang kita bangun, sebab kami melihat desa harus dibangun menjadi pusat kemajuan, karena pengalaman di Jerman, Jepang, Tongkok, pembangunan dimulai dari desa sebagai pusat ekonomi dan pusat pengembangan kultur musyawarah dan gotong royong,” kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan konstitusi mengatur masa jabatan presiden hanya dua periode. Karena itu, sambungnya, diperlukan penguatan elemen pemerintahan dari pusat hingga desa agar ada stabilitas nasional akibat tekanan global ke Indonesia yang terus membesar.
“Salah satu kuncinya di desa, maka usulan kepala desa ini menjadi menarik dikaji dalam konteks desa sebagai penopang kekuatan nasional kita. Apalagi jika bisa dipastikan kepala desa akan digembleng soal stabilitas nasional dan internasional, sehingga desa benar-benar menjadi pilar stabilitas pemerintahan,” jelasnya.
Hal tersebut katanya didasari pada kerangka sejumlah poin penting terkait sejarah berdirinya bangsa Indonesia dalam melihat usulan para kepala desa tersebut.