NASIONAL
NASIONAL

Thailand Tunjuk Wanita Muslim Jadi Gubernur, Pertama dalam Sejarah!

image_pdfimage_print

BANDA ACEH –  Thailand menunjuk gubernur wanita Muslim pertama untuk memimpin salah satu daerah di bagian selatan. Hal ini menjadi tanda perbaikan posisi wanita Muslim dalam politik,” menurut pengamat.

ADVERTISEMENTS
Selamat Hari Guru Nasional

Dilansir dari Anadolu Agency pada Jumat (18/11/2022), Pateemoh Sadeeyamu (57 tahun) ditunjuk sebagai gubernur baru provinsi Pattani selatan. Kabinet Thailand menyetujui pengangkatan ini hari Selasa.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Dengan karir yang membentang hampir 29 tahun di Kementerian Dalam Negeri negara mayoritas Buddha ini, Sadeeyamu sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur provinsi Narathiwat.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

“Ini adalah perkembangan besar. Menjadi seorang Muslim dan seorang wanita memiliki banyak tantangan dalam politik Thailand,” kata wakil dekan Bidang Akademik, Penelitian dan Luar Negeri di Universitas Prince of Songkla Yasmin Sattar.

Berita Lainnya:
Lewotobi Laki-laki Meletus hingga Pagi Ini, Status Awas, Dilarang Aktivitas 7 KM dari Pusat Erupsi

Sattar mengatakan terpilihnya Sadeeyamu sebagai Gubernur menjadi tanda peningkatan peran wanita muslim dalam politik di Thailand.

Dari 77 provinsi, empat provinsi selatan Pattani, Yala, Narathiwat, dan Songkla telah mengalami konflik selama beberapa dekade dengan Front Revolusioner Nasional sebagai kelompok pemberontak utama.

Pengangkatan Sadeeyamu sebagai gubernur provinsi dipandang sebagai persepsi positif banyak umat Muslim.

Sattar mengatakan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pada negara Thailand yang sangat penting untuk mengakhiri konflik, terutama antara pemerintah Thailand dan kelompok pemberontak di wilayah selatan.

Memulai karirnya tiga dekade lalu, Sadeeyamu bertugas di provinsi selatan Ranong, Yala, dan Pattani.

Berita Lainnya:
Pramono Ngaku Bicara dari Hati ke Hati dengan Anies Baswedan

Dia juga menjabat sebagai direktur kantor administrasi pusat Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan sebelum diangkat sebagai wakil gubernur provinsi Phatthalung dan kemudian Narathiwat.

Pemberontakan di Thailand selatan bermula pada tahun 1948 sebagai konflik etnis dan agama di wilayah Patani Melayu.

Provinsi Pattani Selatan, Yala, Narathiwat, dan Songkhla memiliki komunitas Melayu-Muslim yang besar. Pemerintah Thailand memberlakukan darurat militer di tiga provinsi mayoritas Muslim di Thailand selatan, Pattani, Narathiwat, dan Yala, menyusul kekerasan mematikan pada tahun 2004.

Menurut kelompok pemantau Deep South Watch, lebih dari 7.000 orang tewas dan 13.000 terluka dalam konflik bersenjata dari 2004-2020.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya