NASIONAL
NASIONAL

Refly Harun Blak-blakan Soal Peran Heru Budi jadi Pj Gub DKI: Untuk Delegitimasi Anies Baswedan?

image_pdfimage_print

BANDA ACEH – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan soal Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENTS
Selamat Hari Guru Nasional

Hal itu dibeberkan Refly Harun melalui tayangan di channel YouTube pribadi miliknya. Dalam tayangan itu, Refly Harun mengatakan adanya maksud lain dari penunjukkan Heru Budi.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Di samping itu, Refly Harun pun membeberkan soal akhir masa jabatan Heru Budi.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

“Perkiraan saya, dia (Heru) baru akan diganti setelah Pilpres,” ungkap Refly Harun melalui tayangan di channel YouTube pribadi miliknya, dikutip Rabu (23/11).

Berita Lainnya:
Praperadilan Gubernur Sahbirin Noor Diterima, Status Tersangka Dinyatakan Tidak Sah

Lanjut, Refly Harun juga menyebutkan bahwa Heru Budi dipergunakan untuk melakukan deligitimasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan Anies Baswedan.

Pasalnya, Heru Budi juga merangkap sebagai Kepala sekretarian Presiden (Kasetpres).

Refly Harun menilai bahwa Heru Budi dijadikan untuk mencari kelemahan-kelemahan apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan.

“Karena, bisa jadi ditugaskan untuk melakukan delegitimasi terhadap apa yang sudah dilakukan Anies, termasuk mencari kelemahan-kelemahannya,” ujar Refly Harun.

Berita Lainnya:
Budi Arie Sudah Curigai Eks Anak Buah Bekingi Judi Online, Kenal 11 Pegawai Komdig..i

Upaya delegitimasi itu, kata Refly Harun, tampak ketika pemerintah provinsi DKI Jakarta tiba-tiba mesra dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

“Ini kan terlihat sepertinya kemudian penguasa hari ini memenangkan Pilkada DKI tanpa pemilihan. Kira-kira begitu. Sayangnya, peraturan terkait penjabat kepala daerah justru di-endorse oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, semakin menujukkan bahwa DPR juga milik pemerintah,” tandasnya.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya