BANDA ACEH – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti pernyataan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan yang menyebut 90 persen tambang nikel Indonesia yang dikuasai China.
Said Didu menyindir pemerintah sudah hampir berhasil menjual negara.
Hal itu disampaikan Said Didu dalam akun Twitter pribadinya, pada Rabu 24 November 2022.
“Mnrt @DPR_RI bhw ktr 90% nikel sdh dikuasai China dan mnrt @FaisalBasri bhw sktr 90% hasil nikel dinikmati oleh China artinya dari nilai nikel sktr Rp 450 t/thn, China menikmati sktr Rp 400 t,” ujar Said Didu.
“Artinya program “menjual” negara hampir tuntas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan mencecar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif terkait fakta bahwa 90 persen tambang nikel Indonesia dikuasai China.
Zulfikar menekankan jangan terlalu percaya diri Indonesia bisa menjadi produsen nomor satu baterai lithium jika hanya mengandalkan nikel. Pasalanya, penggunaan lithium adalah hal utama yang harus dipikirkan.
Ia menegaskan meski dibilang ada larangan ekspor bahan mentah, faktanya jika dicek di lapangan ada proses ekspor nikel besar-besaran. Zulfikar pun menyinggung China mengantongi pendapatan Rp450 triliun per tahun hasil dari nikel di Indonesia.
“90 persen tambang nikel yang ada di Indonesia itu dikuasai China, Pak Menteri. Bahkan, benar atau tidaknya, pajaknya pun dibebaskan 30 persen. Ini kebijakan-kebijakan yang aneh. Sementara, perusahaan-perusahaan pribumi banyak tersingkirkan, izin-izin mereka dicabut,” katanya dalam Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI, dilansir oleh CNN Indonesia, Senin (21/11/2022).
Lebih lanjut, Zulfikar menjelaskan bahwa sungguh aneh China bisa menguasai 90 persen tambang nikel hingga smelter di Indonesia. Sementara, orang pribumi tersingkir ketika tanah-tanah yang dipakai tersebut adalah tanah rakyat.