“Amburadul dan carut marut sistem pengelolaan rekruitmen Direktur Utama saja tidak selesai-selesai, apalagi dalam perjalanan proses rekruitmen itu muncul berbagai intrik onani (baca: olah sana olah sini) yang diduga dimainkan oleh Dewan Komisaris. Tentu ini sangat membuat publik lelah karena dibangun dengan kepentingan-kepetingan individu dari oknum-oknum di Bank Aceh. Kemudian, ditambah lagi munculnya soal Non Performing Financing (NPF) yang merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah alias Kredit Macet Bank Aceh Syariah (BAS) yang sudah menumpuk sebanyak Rp264 miliar, Tim Pansus DPR Aceh harus segera memanggil mereka semua untuk dimintai keterangannya,” ujar Sulaiman Datu sambil menepuk jidatnya.
Sulaiman Datu menghimbau dan mendorong kepada DPR Aceh untuk segera mengevaluasi kembali pelaksanaan Qanun 9 Tahun 2014 tentang pembentukan Bank Aceh Syariah.
“Bank Aceh Syariah adalah satu-satunya Bank pertama yang mengelola sistem keuangan perbankan secara konsep Syariah Islam. Bank ini juga menjadi pilot project Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan merupakan pioner pengelolaan sistem perbankan Syariah di Republik ini dengan tujuan yaitu untuk mensejahterakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh yang sempat terpuruk selama lebih tiga puluh tahun akibat konflik politik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia setidaknya sejak akhir order lama disambung lagi pada era orde baru,” terang Sulaiman Datu.
Jadi, Sulaiman Datu mengakhiri bicaranya dengan HARIANACEH.co.id, seraya mengingatkan Pemerintah Aceh, DPR Aceh, Stakeholder di Aceh khususnya Bank Aceh agar dapat bekerja keras, cerdas dan bijaksana serta terukur dan tidak mendahulukan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat demi mejadikan Bank Aceh Syariah sebagai bank penyelamat Rakyat Aceh dalam menata perekonomian Aceh.
“Pemerintah Aceh, DPR Aceh dan berbagai stakeholder yang ada di Aceh harus betul-betul lebih mendahulukan serta mengedepankan kepentingan masyarakat Aceh di atas kepentingan individu. Bank Aceh adalah milik kita bersama dan sudah saatnya harus dibersihkan dari tangan-tangan kotor, dari para oknum-oknum kelompok yang berperilaku seolah-olah pintar namun nyatanya jahil dan bahkan diduga sering melakukan peraktik-peraktik koruptif,” tutup Sulaiman Datu.[]
