BANDA ACEH – Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq membuka secara Resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024.
Mengusung tema “Penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya serta Menyukseskan Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak”, forum ini digelar di Aula Lantai IV Gedung Mawardy Nurdin Balai Kota Banda Aceh, Selasa (24/1/2022).
Bakri menyampaikan, arah kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2024 nanti adalah fokus pada penguatan sosial ekonomi dan budaya serta menyukseskan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan umum kepala daerah secara serentak.
“Arah kebijakan perencanaan tahun 2024 ini menjadi tantangan kita bersama dalam situasional pesta demokrasi serentak, kita harus menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat, tentunya ini perlu dukungan kita semua untuk mewujudkannya,” katanya.
Di samping itu, lanjutnya, arah kebijakan tersebut juga harus mendukung arah kebijakan Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Rencana Kerja Pemerintah di tingkat Nasional Tahun 2024.
“Tujuannya, agar adanya keselarasan dan sinkronisasi tentang arah kebijakan pembangunan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat nasional khususnya tahun 2024,” jelas Bakri.
Selain itu, kata Bakri, Pemko dipastikan juga akan fokus pada pengendalian inflasi, penanganan stunting dan pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh.
“Saya minta seluruh OPD lebih optimal lagi melakukan inovasi pembangunan yang bermanfaat kepada masyarakat. Lebih optimal lagi mengajak para investor untuk berinvestasi dalam segala sektor, lebih optimal lagi memberikan pelayanan publik di segala bidang. Ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian kota yang nantinya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat,” pinta Bakri Siddiq.
Tak lupa, ia mengingatkan seluruh OPD untuk bersinergi dan berkolaborasi baik dengan instansi vertical, dengan pelaku dunia usaha, serta dengan berbagai stakeholders yang ada.
Dalam kesempatan ini, Pj Wali Kota juga menginformasikan bahwa di tahun anggaran 2023 ini, Pemko melakukan penataan-penataan pada beberapa lokasi kawasan strategis kota, seperti penataan simpang tujuh ulee kareng, penataan pedestrian di jalan TP Nyak Makam, peningkatan Jalan Hasan Saleh.
Selanjutnya, penataan lanjutan bantaran Krueng Aceh depan Kodam Iskandar Muda, Revitalisasi Kawasan Pasar Aceh dan Mesjid Raya Baiturrahman, peningkatan pemeliharaan jalan-jalan dalam kota yang rusak, penataan jaringan drainase dan pompanisasi pada beberapa kawasan untuk mengurangi area banjir genangan.
“Juga ada pembangunan bendung karet di Lambaro untuk mendukung kapasitasi produksi air minum PERUMDAM Tirta Daroy. Kemudian pembangunan rumah layak huni di Gampong Deah Raya. Tentunya kebutuhan pendanaan tersebut didukung sebagian besarnya dari dana APBN yang telah kita upayakan di akhir tahun 2022 yang lalu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua,” ungkap Bakri Siddiq.
Laporan dari Bappeda sebagai leading sektor digelarnya forum konsultasi publik, kegiatan ini diikuti oleh 300 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, OPD dilingkungan Pemko Banda Aceh, para Keuchik, para akademisi, keterwakilan stakeholder seperti pengusaha, perbankan, unsur kesehatan, forum anak, kelompok disabilitas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, tokoh perempuan dan tokoh media.
“Tujuannya adalah untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal untuk menghimpun aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2024,” ujar Mahdani, ketua panitia yang juga Kabid Litbang Pengendali Program dan Evaluasi Bappeda Kota Banda Aceh.
Katanya, pelaksanaan forum konsultasi publik tersebut merupakan salah satu tahapan penyusunan RKPD sebelum dilaksanakannya Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang RKPD tingkat kota.
Setelah resmi dibuka pj wali kota, kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bappeda Provinsi Aceh, Bappeda Kota dan KIP Kota Banda Aceh.
