LINGKUNGAN

Libatkan Lintas Sektor, KLHK Luncurkan CONSERVE, Pendekatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Berbasis Lanskap

BANDA ACEH – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia meluncurkan sebuah program kerjasama baru yang diberi nama CONSERVE, pada Rabu (15/2) di Jakarta. Nama ini merupakan sebuah akronim dari Catalyzing Optimum Management of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species.

Program ini diimplementasikan oleh KLHK dengan dukungan pendanaan dari Global Environment Facility (GEF) dan fasilitasi oleh United Nations Development Program (UNDP). Hibah GEF yang dialokasikan senilai USD 6,2 juta untuk durasi 72 bulan. KLHK menyediakan dukungan pembiayaan berupa kontribusi in-kind.

“Program CONSERVE ini merupakan salah satu kegiatan inovatif yang dikembangkan oleh KLHK bersama mitra dalam upaya pengarusutamaan konservasi keanekaragaman hayati dalam pembangunan di lintas sektor. Apalagi beberapa spesies target dari program ini terutama gajah dan harimau memiliki wilayah jelajah yang luas meliputi beragam status dan fungsi kawasan dan lahan, sehingga pendekatan konservasi berbasis lanskap sesungguhnya mutlak dibutuhkan,” ungkap Plt. Dirjen KSDAE, Bambang Hendroyono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Indra Exploitasia.

Dirjen PPI Laksmi Dhewanthi, yang sekaligus juga merupakan Operasional Focal Point untuk GEF di Indonesia, dalam sambutannya mengharapkan proyek CONSERVE dapat berkontribusi untuk pencapaian Global Environtmental Benefit dan secara spesifik mendukung program-program nasional antara lain Folu Net Sink 2030, dan Enhanced Nationally Determined Contribution, khususnya untuk sektor kehutanan.

Tujuan proyek adalah untuk memperkuat pengelolaan lanskap prioritas di dalam dan di luar Kawasan Konservasi dalam meningkatkan capaian konservasi keanekaragaman hayati, menghasilkan praktik penggunaan lahan dan mata pencaharian yang berkelanjutan, serta menangani perdagangan satwa liar ilegal pada lanskap yang dipilih menjadi fokus program. Lanskap prioritas yang dipilih yaitu lanskap Ulu Masen di Provinsi Aceh, lanskap Seblat di Provinsi Bengkulu, dan lanskap Moyo-Satonda di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal ini akan dicapai dengan mengatasi dampak negatif dari praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan dengan mencoba membangun dan mengoperasionalkan pendekatan perencanaan dan pengelolaan ramah keanekaragaman hayati yang komprehensif dengan menyelaraskan pembangunan sosial-ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati di bentang alam hayati.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Indra Exploitasia yang secara ex-officio berperan sebagai National Project Director (NPD) dari kegiatan CONSERVE menerangkan bahwa launching ini merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari inception workshop yang berlangsung selama 2 hari untuk membahas berbagai aspek perencanaan dan pengelolaan CONSERVE dengan melibatkan stakeholder terkait, terutama anggota Project Board, GEF Focal Point, UNDP, pemerintah daerah, akademisi, pihak swasta, NGO, dan masyarakat di dalam dan di sekitar lanskap prioritas yang dipilih.

“Kita berharap CONSERVE dapat menjadi katalisator yang strategis dalam menuntaskan beberapa program yang sudah dilakukan di bentang alam yang menjadi target, terutama upaya mitigasi interaksi negatif antara masyarakat dan spesies kunci secara komprehensif, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan satwa secara harmonis. Ketika interaksi negatif dapat kita mitigasi, maka pada saat itulah masyarakat akan menyadari bahwa satwa liar justru dapat menjadi modalitas dan berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi,” tambah Indra.

Sementara, Deputy Resident Representatif UNDP Indonesia, Sujala Pant sebagai perwakilan dari UNDP Indonesia yang merupakan GEF Implementing Agency dari proyek ini menerangkan bahwa proyek ini merupakan salah satu bagian utama dari kerjasama UNDP dengan Pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses transisi menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan hijau, dengan pengarusutamaan pada perlindungan keanekaragaman hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

1 2

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya