Lebih jauh ia menerangkan, untuk proses ke depan bukan ranah Kemenlu. Dalam penegakan hukum, ada otoritas dalam negeri yang menanganinya, namun tugas Kemenlu memastikan komunikasi kedua negara berjalan baik. Sehingga mereka terus menerus bisa terinformasi bagaimana rencana pemerintah terkait warga negara.
“Kami berharap para mahasiswa bisa mengambil inspirasi dari kegiatan ini. Kemenlu termasuk yang paling progresif di jajaran kementerian. Selain dipimpin oleh perempuan, komposisi diplomat di Kemenlu sudah hampir 50 banding 50,” bebernya.[]
