ACEH

Pacu Pembangunan Aceh, USK Kolaborasi dengan Kedubes Australia

image_pdfimage_print

BANDA ACEH – Universitas Syiah Kuala (USK) menerima kunjungan Counselor – Human Development, Governance and Human Development Branch Kedutaan Besar Australia (DFAT). Pertemuan ini berlangsung di VIP AAC Dayan Dawood, Kamis (11/5/2023).

ADVERTISEMENTS
Selamat Hari Guru Nasional

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Jamin Pelayanan Energi Tetap Terjaga di Aceh

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Wakil Rektor (WR) Bidang Akademik USK, Prof Agussabti, mengatakan ada banyak hal yang bisa dikerjakan bersama antara USK dengan DFAT. Di momen itu, ia memaparkan materi terkait ‘USK dan Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)’.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

“Kita berharap dengan adanya kerjasama ini, bisa mempercepat mempercepat pembangunan Aceh yang lebih bermartabat dan lebih sejahtera lewat peran USK,” kata Prof Agussabti.

Baca juga: Pj Wali Kota Sabang Sebut TMMD Jadi Solusi Persoalan Masyarakat

Menurutnya, sebagai kampus dengan julukan Jantong Ate Rakyat Aceh, USK menjadi nadi pembagunan Aceh. Katanya, ibarat jantung, bila bermasalah, maka semua anggota tubuh juga otomatis terkena imbasnya.

Berita Lainnya:
AJI Banda Aceh Buka Posko Liputan Pilkada dan Cek Fakta

Selama ini, USK serius menggalakan program MBKM dari Kemendikbudristek, termasuk program internal dengan nama ‘MBKM USK Unggul’. Prof Agussabti menyampaikan, program tersebut menjadi pintu masuk untuk kolaborasi dengan DFAT bagi pembangunan Aceh.

“Tidak hanya itu, USK juga sudah meluncurkan hibah profesor berkarya. Tujuannya untuk menghapus pelan-pelan image profesor scopus. Dengan begitu, buah pikir dan karya profesor di USK lebih menyatu dengan masyarakat, sehingga menjawab persoalan, sekaligus menjadi role model pembangunan ke depannya,” jelasnya.

Sementara itu, Head Of Unit Australian DFAT, Astrid Kartika menerangkan, bahwa program kerjasama Australia-Indonesia, menyasar penguatan tata kelola pemerintahan di Provinsi Aceh.

“Senang bisa kembali hadir di Aceh. Sebenarnya tahun lalu kita sudah bertemu, dan kami mendapatkan banyak sekali masukan dari USK. Kini program SKALA sudah MoU dan penunjukan Aceh juga sudah resmi. Izin dan payung hukum ada,” sebut Astrid.

Berita Lainnya:
UNESCO Akui Dua Gampong di Aceh Besar sebagai ‘Tsunami Ready Community

Hadirnya mereka ke daerah-daerah, termasuk Aceh, selaras dengan Tim SKALA yang sedang menyusun rencana kerja. Pihaknya ingin banyak mendengar dari stakeholder di daerah, terutama Perguruan Tinggi.

“Peran USK terkait tri dharma, nantinya dari SKALA akan lebih banyak ke pengabdian masyarakat, beberapa ke riset, sebagai acuan data dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Lebih jauh, Petrarca Karetji dari Team Leader, SKALA menyampaikan. Pihaknya mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, melalui peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, dan rentan di daerah tertinggal.

“Aceh sangat menarik dan membutuhkan dukungan, sekaligus menjadi acuan daerah lain. Prinsip pelaksanaan SKALA: kejelasan penerimaan manfaat, dari upaya kita (clarity of beneficiaries), mendorong reprokasi dan daya ungkit inovasi efektif,” imbuhnya.[]


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya