DALAM upaya menekan angka kemiskinan ekstrim, PNM mengintegrasikan data dengan kemenko PMK, agar teridentifikasi masyarakat yang perlu diberikan bantuan modal usaha.
Sebelumnya menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Muhajir Effendi menyatakan, Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia terhapus tuntas pada 2024. PT PNM pun menargetkan perolehan 16 juta nasabah. Pada tahun 2023, PT ini juga menargetkan penyaluran ke masyarakat sebesar 75 Triliun Rupiah. (Kompas.com, 27/05/2023).
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui permodalan, sejatinya lahir dari cara pandang sistem ekonomi kapitalis yang saat ini diterapkan di negeri ini, sistem ekonomi kapitalis meniscayakan liberalisasi ekonomi yang mengandalkan pasar bebas untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.
Kesejahteraan dianggap bisa terwujud ketika terjadi akumulasi kapital, dimana semua uang rumah tangga harus diserahkan kepada perusahaan agar perusahaan memiliki modal baru untuk meningkatkan produksi dan menyerap tenaga kerja, sehingga pendapatan masyarakat akan naik.
Hal ini dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, untuk menunjang hal tersebut, diciptakanlah jantung penggerak ekonomi yang saat ini dikenal dengan lembaga perbankan.
Lembaga ini berfungsi mempercepat penyerapan modal dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan, tak terkecuali usaha mikro kecil dan menengah. Padahal dalam keadaan sehat atau tidak ada kebocoran, pasar sistem ekonomi kapitalisme hanya akan menghasilkan hegemoni ekonomi yakni perusahaan besar memakan perusahaan kecil, menguasai bahan baku atau terjadi proses konglomerasi dari hulu ke hilir. Selain itu perusahaan besar akan menguasai perusahaan negara atau privatisasi BUMN, hingga akhirnya pengusaha menjadi penguasa sejati negeri ini.
Oleh karena itu, upaya memberikan modal usaha pada rakyat sejatinya tidak akan menyelesaikan kemiskinan negeri ini, sebab usaha rakyat akan tetap berada dalam cengkraman perusahaan raksasa, yang sewaktu-waktu sangat mudah mematikan perusahaan kecil sesuai kepentingan perusahaan raksasa.
UMKM hanyalah solusi sesaat untuk sekedar bertahan hidup di tengah penerapan sistem ekonomi kapitalis, di sisi lain sistem ini membuat negara berlepas tangan dari tanggung jawab utamanya sebagai ro’in atau pengurus urusan rakyat. Pemerintah seakan hanya bertindak sebagai regulator, yang membuka link bagi rakyat yang ingin membuka usaha. padahal negaralah yang memiliki kewajiban menciptakan lapangan kerja yang luas bagi rakyatnya.
Akibat Kapitalisme
Harus dipahami bahwa, kemiskinan di negeri ini justru terjadi karena penerapan sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini segala komoditas di kapitalisasi, mulai dari Pendidikan, perdagangan, kesehatan hingga sumber daya alam, yang mestinya menjadi sumber penghidupan rakyat, semua di kapitalisasi oleh para korporat. Oleh karena itu mengatasi kemiskinan haruslah secara sistemik yakni tidak bertahan dengan sistem kapitalis yang rusak, berikut sistem politik yang menopangnya.
Solusi Islam
Sistem yang mampu mengeluarkan rakyat dari masalah ekonomi termasuk kemiskinan hanyalah sistem Islam. Dalam pandangan Islam, paradigma negara Islam dalam melayani rakyatnya adalah paradigma ri’ayah, negara wajib memenuhi kebutuhan asasi setiap warga negaranya, bukan membiarkan rakyat berjuang sendiri memenuhi kebutuhannya tersebut.
Dalam menjamin kebutuhan pokok berupa sandang pangan dan papan bagi rakyat, sistem Islam memberikan pengaturan dan mekanisme sebagai berikut : pertama, mewajibkan laki-laki menafkahi diri dan keluarganya. Kedua, mewajibkan kerabat dekat membantu keluarganya jika kepala keluarga terhalang mencari nafkah. Ketiga, mewajibkan negara membantu rakyat miskin, dalam hal ini negara memberi nafkah melalui Baitul Mal.
Jika seseorang tidak memiliki kerabat atau kerabatnya hidup pas-pasan, maka akan mewajibkan kaum muslimin membantu rakyat miskin, jika kas negara kosong kewajiban nafkah beralih ke kaum muslim secara kolektif. Untuk itu, negara wajib menyediakan lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.
Terkait jaminan kesehatan, pendidikan dan pelayanan fasilitas public, negara wajib memenuhi semua itu dengan standar pelayanan terbaik, cepat, mudah dan professional, serta rakyat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan kebutuhan asasi dan pelayanan terbaiknya.
Ini tidak hanya kebutuhan asasi, negara juga akan memudahkan rakyatnya dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga negaranya sebagai khairu ummah atau umat terbaik, tentang pembiayaannya negara wajib mengelola sumber utama kas negara yakni sumber daya alam dengan prinsip biaya bukan bisnis.
Haram bagi negara menyerahkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam milik umum kepada swasta, dari sumber inilah negara Islam mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Penerapan syari’at Islam secara kafah akan menyelamatkan hidup manusia dari kemiskinan dan kesengsaraan.[]