BANDA ACEH – Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (FP USK) melaksanakan diskusi publik tentang pupuk bersubsidi. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dengan Ombusman RI, PT Pupuk Indonesia juga BSI. Berlangsung di Aula FP USK, Selasa (13?6/2023) kemarin.
Dalam sambutannya Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan USK, Profesor Marwan mengatakan, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan, SDM kampus, serta menunjang IKU universitas.
Menurutnya, pemerintah punya keseriusan terhadap pupuk bersubsidi. Tahun 2023, katanya, lebih dari Rp 20 Triliun pemerintah RI mengalokasikan anggaran untuk pupuk bersubsidi. Sedangkan tahun 2022, anggaran yang digelontorkan lebih dari Rp 30 Triliun.
“Pupuk bersubsidi menjadi salah satu alokasi belanja terbesar pemerintah. Paling tidak, pemerintah masih memberikan perhatian penting pada sektor produksi pertanian,” kata Marwan.
Marwan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi, agar persoalan terkait pupuk bersubsidi bisa diatasi bersama. Seperti tepat tidaknya sasaran, antrian panjang, dan banyak lagi.
“Kolaborasi dari berbagai pihak musti diperkuat, seperti kampus, asosiasi petani, lembaga riset, media, dll. Insya Allah hasilnya akan semakin baik. Paling tidak, bisa saling mengontrol, dengan arahan dan saran perbaikan untuk sebuah solusi,” tururnya.
Untuk itu, USK memandang perlunya analisis data, penguatan pengawasan, dan evaluasi berkala terhadap kebijakan. Dengan demikian, akan sangat membantu petani mendapatkan pupuk bersubsidi, serta terhindar dari praktik penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
Sementara itu, Dekan FP USK, Profesor Samadi menyampaikan, selama ini pihaknya turut andil dalam mengatasi persoalan pupuk bersubsidi di Aceh.
“Kemarin waktu sejumlah mahasiswa FP USK, atas permintaan BSI turut andil dalam proses digitalisasi, agar terdeteksi yang mengambil pupuk bersubsidi. Mereka juga ikut mengajar penyaluran pupuk,” ungkap Samadi.
Setelah sukses dengan program tersebut di Aceh Besar, sebanyak 40 mahasiswa FP USK juga kembali diminta untuk berkontribusi. Namun saat ini, masih menunggu kepastian kapan program itu kembali dilaksanakan.
“Tujuannya mulia, memastikan pendistribusian pupuk subsidi tepat sasaran,” jelasnya.
Pada kegiantan itu, turut dilaksanakan penandatangan kerjasama antara FP USK, Ombudsman RI dan Pupuk Indonesia. Disaksiskan langsung oleh Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman RI, yang juga keynote speaker di diskusi publik itu.[]