ACEH

Optimalisasi Pemungutan Pajak, Pj Bupati Mahdi Teken PKS Dengan DJP

image_pdfimage_print

JAKARTA – Pj Bupati Aceh Barat Drs. Mahdi Efendi, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJOK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Perjanjian itu menyangkut optimalisasi pungutan pajak pusat dan daerah, yang dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Selasa 22 Agustus kemarin.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

Menurut Mahdi, perjanjian kerjasama itu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah yang diikuti dengan pendanaannya.

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

Hal ini juga tak lepas dari tekad Pemerintah Aceh Barat untuk terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, seiring dengan perkembangan teknologi, modernisasi pengelolaan perpajakan daerah.

Berita Lainnya:
Pengurus PIRA Periode 2024-2025 Dikukuhkan, Siap Berkontribusi untuk Pembangunan Aceh
ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

Dengan mendorong implementasi organisasi perpajakan daerah berbasis fungsi, dan penerapan TIK serta pemanfaatan data terintegrasi oleh semua bagian dan fungsi dalam Organisasi Perpajakan Daerah.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

Ditambahkan Mahdi, hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak daerah dan membangun kerjasama dengan para pihak, terkait untuk meningkatkan potensi dan optimalisasi pemungutan pajak daerah, termasuk salah satunya melalui sinergi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

“PKS ini menjadi bagian utuh dari peningkatakan potensi serta optimlaisasi pemungutan pajak daerah, sebagai upaya menggenjot pendapatan dan pemasukan daerah,” tandas Mahdi.

Berita Lainnya:
Kegagalan PKS hingga Faktor Ridwan Kamil, Rocky Gerung Baca Alasan Anies Dukung Pram-Rano

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat Zulyadi, SE,Ak bersama Kasubbid Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan, Ferizal, S.STP, M.Tr.I.P saat mendampingi PJ Bupati mengatakan, maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing pihak.

Disamping itu kata Zulyadi juga untuk mengoptimalkan penyampaian data IKD dan mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama, mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Perpajakan.

“Kita mengharapkan dengan adanya PKS ini, bisa membawa dampak yang positif bagi peningkatan PAD Kabupaten Aceh Barat, khususnya dari sektor perpajakan,” tutup Zulyadi.[]

Editor : Biro Meulaboh.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya