BANDA ACEH – Partai Komunis Indonesia (PKI) disebut sebagai dalang pembunuhan para jenderal dalam Gerakan 30 September (G30S) atau Gestapu 1965.
Namun, Soekarno sebagai Presiden Indonesia ketika itu disebut tidak langsung turun tangan atau memerintahkan pembubaran PKI.
Apa sebenarnya alasan di balik sikap Soekarno tersebut? Mengapa pula ia dekat dengan PKI di masa pemerintahannya?
Pengamat politik dan muiliter, Profesor Salim Said menjawab pertanyaan ini dalam wawancaranya yang diunggah di kanal YouTube RJL 5 – Fajar Aditya.
Prof Salim Said menilai bahwa Soekarno ketika itu berada dalam posisi yang serba salah. Ia terdesak untuk membubarkan PKI.
Namun, di sisi lain, Soekarno diduga membutuhkan PKI sebagai pengimbang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terlebih, TNI memang semakin agresif melawan komunis.
“Bung Karno ini posisinya kan serba salah. Dia sebagai penguasa, Bung Karno itu menghadapi tentara,” katanya, sebagaimana dikutip Hops.ID dari kanal YouTube RJL 5 – Fajar Aditya pada Selasa, 3 Oktober 2023.
“Tentara juga makin agresif karena melawan komunis. Di pihak lain, Bung Karno itu memerlukan PKI sebagai pengimbang terhadap tentara,” sambungnya.
Menurut Prof Salim Said, TNI memang semakin keras kepada Soekarno usai G30S yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira.
Pasalnya, Soekarno tak kunjung membubarkan PKI meski tentara dan masyarakat meyakini organisasi ini adalah dalang pembunuhan para petinggi TNI.
Desakan keras inilah yang pada akhirnya membuat Soekarno harus mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar 1966 kepada Letnan Jenderal Soeharto.
“Jadi ketika terjadi Gestapu, tentara itu keras kepada Soekarno. Kemudian akhirnya kan ada Supersemar segala. Artinya ada Surat Keputusan Presiden memberikan kekuasaan kepada tentara,” kata Prof Salim Said.
“Karena presiden tidak kunjung berani membubarkan PKI. Padahal, waktu itu pendapat umum, pembunuhan jenderal-jenderal itu adalah orang-orang yang didalangi oleh PKI,” sambungnya.
Lebih lanjut, Prof Salim Said menjelaskan bahwa Soekarno memang merupakan pemegang kekuasa tertinggi sebagai presiden.
Akan tetapi, Soekarno sebenarnya tak memiliki kekuatan konkrit di lapangan. Oleh sebab itulah, ia menggunakan PKI meskipun dirinya bukan komunis.
“Salah satu persoalan Bung Karno adalah beliau itu politikus punya kekuasaan besar karena menurut undang-undang Dasar 45 beliau itu penguasa tertinggi. Tapi dia tidak punya kekuatan konkrit di lapangan. Jadi dia pakai PKI,” kata Prof Salim Said.
“Jadi Bung Karno itu bukan komunis, dia kepepet aja nggak punya pilihan, terpaksa dia pakai PKI dan di nggak membubarkan PKI,” lanjutnya.
Menurut Prof Salim Said, Soekarno takut kehilangan kekuatan jika langsung membubarkan PKI usai G30S sesuai permintaan TNI dan masyarakat.
“Anda bisa bayangkan kalau setelah Gestapu langsung Bung Karno membubarkan PKI sebagai yang dituntut oleh masyarakat dan tentara, dia hilang kekuatannya,” kata Prof Salim Said.***
Sumber: Gelora