HARIANACEH.co.id|Banda Aceh – Setiap Aparatus Sipil Negara (ASN) harus memiliki tiga kompetensi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Untuk pemantapan tiga kompetensi tersebut, Pemerintah Aceh rutin menggelar berbagai kegiatan pengembangan, baik melalui diklat maupun tugas belajar.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar AP, saat membacakan sambutan Sekda Aceh, sebelum membuka kegiatan Diklat Literasi Digital, bagi Pejabat ASN dan SDM Pemerintah Aceh Tahun 2023, di Amel Convention Hall, Rabu (11/10/2023).
“Kita semua tentu memahami bahwa setidaknya terdapat 3 kompetensi kunci yang wajib dimiliki oleh setiap ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Pemerintah Aceh melalui BPSDM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk pengembangan SDM aparatur, setiap tahun menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, baik melalui diklat maupun melalui pemberian tugas belajar,” ujar Iskandar.
Ditambahkan, pengembangan kompetensi ASN sangat diperlukan karena merupakan tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi, peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.
“Sebagai aparatur, kita dituntut untuk senantiasa mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memanfaatkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat,” kata Iskandar.
Iskandar mengungkapkan, pengembangan kompetensi ASN tidak hanya melalui penyelenggaraan diklat dan pemberian tugas belajar yang dilaksanakan oleh BPSDM. Akan tetapi juga melalui kegiatan profesionalisme yang dianggarkan di masing-masing SKPA.
“Pengembangan inovasi pelayanan publik perlu didukung oleh ASN yang inovatif dan kreatif, yang berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja. Untuk itu pengembangan kompetensi ASN, mutlak diperlukan,” kata Iskandar.
Iskandar menjelaskan, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, disebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak pengembangan kompetensi paling sedikit 20 JP selama satu tahun.
Sedangkan dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), disebutkan bahwa PPPK memiliki kesempatan untuk pengembangan kompetensi paling banyak 24 JP selama satu tahun.
Selain untuk memenuhi hak PNS, tujuan pengembangan kompetensi juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karenanya, pengembangan kompetensi ASN haruslah direncanakan dan dirancang dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi.
“Untuk itu, kami berharap melalui kegiatan Diklat Penatausahaan Literasi Digital Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Aceh ini, para peserta bisa meningkatkan wawasan dan pemahamannya akan pentingnya literasi dalam hal dunia digital, yang menjadi suatu keniscayaan di era revolusi industri 4.0 ini,” ujar Iskandar.
Dalam kesempatan tersebut, Iskandar mengapresiasi Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo RI dan para narasumber yang telah menyelenggarakan dan menjadi pemateri kegiatan literasi digital bagi ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.
Sebagaimana diketahui, Literasi Digital Nasional, Indonesia Makin Cakap Digital, diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, pada 20 Mei 2021 lalu. Gerakan ini diluncurkan karena semakin besarnya tantangan di ruang digital. Oleh karena itu, literasi harus terus dilakukan demi meningkatkan kecakapan digital masyarakat.
“Tantangan di ruang digital semakin besar, konten-konten negatif terus bermunculan dan kejahatan di ruang digital terus meningkat. Oleh karena itu, kita tentu berkewajiban untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat melalui literasi digital,” pesan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan program ini.
Pada peluncuran tersebut, Presiden mencontohkan beberapa konten negatif yang marak muncul di ruang digital, seperti hoaks, radikalisme berbasis digital, penipuan daring, perjudian daring, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber serta ujaran kebencian.
