BANDA ACEH – Menjelang Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sidang gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden di Pilpres, tokoh senior PDIP Said Abdullah mengulas tentang upaya pemaksaan anak mendapatkan karpet merah di pentas Politik Pilpres 2023.
Said Abdullah yang juga Ketua DPP PDIP ini mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tidak pernah memaksakan anak-anaknya agar mendapatkan karpet merah ke tampuk kekuasaan dengan segala cara.
“Ibu Mega mengajari kita arti kekuasaan, beliau tidak memaksakan anak-anaknya untuk mendapat karpet merah, dan menyingkirkan halangan apapun demi hal itu,” ucap Said Abdullah.
“Ia menempuh ‘jalan sunyi’ demi memberi tempat bagi kader-kader bangsa yang memang sepatutnya menjadi calon pemimpin nasional yang hebat,” sambung Said.
Said Abdullah menekankan pentingnya norma etis dan asas kepatutan dalam urusan politik negara, khususnya bagi seorang calon presiden (capres).
“Ibaratnya, calon pemimpin nasional adalah manusia setengah dewa. Ada kewenangan yang sangat besar pada kekuasaannya. Pada kekuasaan yang besar itu pula bergelayut harapan dari rakyat,” kata Said kepada wartawan, Senin (16/10/2023).
Karenanya, Said menegaskan capres harus bersih dari seluruh beban etis dan asas kepatutan.
“Karena itu, titik awal keberangkatannya harus bersih dari seluruh beban etis dan asas kepatutan, apalagi terlibat dalam utak atik konstitusi demi kursi kekuasaan,” ujarnya.
Said menjelaskan PDIP tetap teguh untuk menjaga keseluruhan norma konstitusi di tengah dinamika politik menjelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres ke KPU RI.
“Sebab partai politik punya tanggungjawab politik-konstitusional untuk mengajukan capres dan cawapres sebagaimana yang diatur oleh konstitusi,” tuturnya.
Said Abdullah yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menegaskan capres harus memiliki kematangan dalam kepemimpinan.
“Titik tekannya bukan sekedar pada letter lux aturan, apalagi utak-atik aturan. Lebih dari itu, perlunya soal kematangannya dalam kepemimpinan. Sebab ada tanggung jawab, sekaligus risiko yang besar pada pundak pemimpin nasional,” ungkap Said.
Karena itu, kata Said, PDIP mengajukan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024 karena kepemimpinannya sudah teruji.
“Memaknai peran ini, kami mengajukan Ganjar Pranowo karena beliau mengawali dengan merit politik yang benar, kiprahnya teruji dalam kepemimpinannya dua periode di Jawa Tengah, suatu jabatan politik satu tingkat di bawah presiden,” tegasnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan kekuasaan harus diperjuangkan bersama rakyat.
“Bagi setiap kader yang mendapatkan penugasan merebut kekuasaan melalui jalan elektoral, kewajiban bagi seluruh kader untuk gotong royong, bahu-membahu agar memenangkan pemilihan,” kata Said Abdullah kepada wartawan, Senin (16/10/2023).
Said menyebut kerja politik tersebut terus digelorakan partai berlambang banteng moncong putih itu secara disiplin.
“Semua kader bantingan, iuran, berbagi waktu, tenaga dan pikiran, bahkan di antara mereka ada yang sakit dan meninggal karena kelelahan,” ujarnya.
Menurutnya, para pejuang PDIP tersebut lah yang menggerakkan rakyat dalam pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, Joko WIdodo (Jokowi) di Pilgub DKI dan Pilpres, dan masih banyak tempat lainnya.
Said menjelaskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengajarkan kepada semua kader pentingnya loyalitas.
“Ibu Mega mengajari kita arti loyalitas pada partai, bangsa, dan negara. Pada masa orba, kesetiaan kader terhadap partai teruji militansinya menghadapi ancaman dan teror aparatur orde baru,” ucapnya.
Sementara pada masa reformasi, dia menyebut kesetiaan kader teruji saat yang bersangkutan memegang kekuasaan.
“Apakah kekuasaan digunakannya untuk membesarkan partai, menjalankan cita-cita, ideologi dan garis perjuangan partai? Melayani rakyat? Ataukah digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya?” tuturnya.
Said yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI ini juga menyebut ada beberapa kader seringkali lupa diri karena kekuasaan.
