Penulis: Djono W. Oesman**
SUHU Politik panas. Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, melarang timnya datang Kantor KPU, Senin (13/11) besok.
“Karena ada info, jika massa pro dan kontra ada di KPU saat penetapan (Capres-Cawapres) bakal dibenturkan.”
Peringatan Dasco itu mengerikan. Seandainya massa pendukung Prabowo-Gibran mendatangi Kantor KPU, Senin (13/11) berpotensi terjadi bentrok massa. Kerusuhan. Padahal, Pilpres 2024 dianggap paling aman dibanding dua kali Pemilu sebelumnya.
Tapi, kalau Dasco punya informasi tersebut, memang harus mencegah timnya berbondong ke Kantor KPU. Daripada terlambat.
Seperti diberitakan, Senin, 13 November 2023 adalah saat KPU menetapkan dan mengumumkan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Dilanjut esoknya, 14 November 2023 penetapan nomor urut pasangan calon.
Biasanya, massa pendukung pasangan capres-cawapres datang ke Kantor KPU. Tujuannya tidak jelas. Sebab, semua orang sudah tahu pasangan capres-cawapres 2024. Senin, pihak KPU tinggal menetapkan lalu mengumumkan nama-namanya.
Dasco melarang timnya, karena ia tahu bahwa tim pendukung Prabowo-Gibran bakal ke Kantor KPU.
Dasco: “Massa berkumpul pro dan kontra bakal dibenturkan. Juga, massa bakal dibenturkan dengan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan. Supaya suasana tidak kondusif.”
Dilanjut: “Di sana besok ada massa yang meminta KPU untuk tidak menetapkan atau kemudian mencoret, paslon Prabowo-Gibran. Nah, dari rencana aksi massa tersebut kemudian beredar di WA grup pendukung Prabowo-Gibran untuk melakukan aksi tandingan.”
Jadi, sudah ada isu pancingan, bahwa ada massa demo meminta KPU mencoret pasangan Prabowo-Gibran. Lalu, massa Prabowo-Gibran bakal bereaksi dengan demo melawan kelompok massa tersebut.
Dasco: “Untuk apa tim kita berangkat ke KPU, karena pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran sudah final. Sudah memenuhi syarat, serta tinggal ditetapkan dan tidak ada keputusan lain yang dapat membatalkan pasangan Prabowo-Gibran.”
Ini pasti efek putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pimpinan Jimly Asshiddiqie, beberapa hari lalu. Putusan soal batas usia Capres-Cawapres yang menguntungkan Gibran, sehingga bisa dicalonkan mendampingi Prabowo. MKMK memutuskan: Para hakim yang memutuskan itu (ada Ketua MK, Anwar Usman yang adik ipar Presiden (Jokowi) melanggar etik berat.
Masyarakat berharap, MKMK memutuskan membatalkan putusan MK yang menguntungkan Gibran itu. Tapi ternyata MKMK cuma mengadili para hakimnya. Tidak berwenang pada putusan MK.
Itu sebenarnya masalah serius. Hakimnya diputuskan melanggar etik berat, mestinya putusannya disidangkan ulang, atau dibatalkan. Tapi, sesuai konstitusi, MKMK tidak berwenang mengadili putusan MK.
Soal ini sampai membuat para menteri dari PDIP berniat mundur, dan sudah disampaikan para menteri ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hal itu dikatakan Politikus PDIP, Deddy Sitorus kepada wartawan, Sabtu (11/11), begini:
“Ketika beberapa menteri PDIP datang ke Ibu Mega untuk menyatakan ingin mundur, Ibu Mega bilang, bahwa menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat.”
Dilanjut Deddy menirukan Mega: “Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silakan presiden,”
Menurutnya, PDIP menyilakan Presiden Jokowi menarik menteri-menteri PDIP dari kabinet, apabila dianggap tak lagi dibutuhkan, lantaran sudah tidak sejalan dengan keinginannya.
Dilanjut: “Tapi kami PDIP tidak akan menarik para menteri, karena mereka menjadi menteri adalah penugasan dan itu diperjuangkan (dulu mereka mendukung Jokowi), bukan seperti yang lain, yang tiba-tiba datang dan mendapatkan jabatan.”
Harapan Deddy bahwa Jokowi memecat para menteri dari PDIP tidak mungkin terjadi. Juga, mustahil Mega mengizinkan para menteri PDIP mundur dari kabinet. Sebab, kalau salah satu dari dua itu dilakukan, bisa sangat heboh Indonesia. Reaksi publik tak terkirakan. Bahkan bisa chaos.
Megawati politisi berpengalaman. Jokowi juga. Ini cuma pertarungan politik mereka. Perebutan kekuasaan mereka. Bukan rakyat. Seumpama tindakan salah satu dari mereka menyebabkan kerusuhan, pelakunya bakal mati politik.
